DPR Tolak Rencana Pemerintah Suntik Modal ke PLN

"Komisi VI DPR RI belum dapat menerima usulan PMN dalam RAPBN tahun 2015 sesuai Surat Menteri BUMN Nomor S-482/MBU/08/2014 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 5,2 triliun," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto, dalam kesimpulan rapat, di Jakarta, Selasa (16/9/2014) malam.

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN agar kembali mengusulkan PMN untuk PLN dalam APBN Perubahan 2015. Dalam Surat Menteri BUMN Nomor S-484/MBU/08/2014 disebutkan, sesuai dengan alokasi dalam RAPBN tahun 2015 Penerusan Pinjaman kepada PLN sebesar Rp 3,287 triliun.

Pinjaman ini rencananya akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana kelistrikan. Namun, Airlangga menuturkan, Komisi VI DPR RI juga belum bisa menerima usulan SLA untuk PLN.

"Komisi VI DPR belum dapat menerima usulan Penerusan Pinjaman untuk PLN sebesar Rp 3,2 triliun," kata dia dalam sidang.

Sementara itu, Komisi VI DPR RI sudah dapat menerima usulan Penerusan Pinjaman (SLA) kepada Pertamina sebesar Rp 677,6 miliar. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur dalam rangka penyediaan energi geothermal sebagai sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan.