BI: Harga BBM Naik Rp 3.000 per Liter, Inflasi Akhir Tahun 9 Persen

"Skenario fiskal 2014 jika tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi, maka inflasi hingga akhir tahun 5,32 persen. Jika ada kenaikan Rp 3.000 pada November, inflasi bisa mencapai 9 persen," kata Mirza dalam diskusi di Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Mirza menuturkan, setiap kenaikan Rp 1.000 per liter, maka dampaknya ke inflasi sekitar 1 persen hingga 1,5 persen. Artinya, kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 3.000 per liter akan memberikan dampak ke inflasis sebesar 3 persen hingga 3,5 persen. Sehingga, total inflasi hingga akhir tahun 2014 diperkirakan menyentuh 9 persen.

Mirza mengatakan, pemerintah seharusnya segera melakukan reformasi ekonomi, guna memberikan kepastian dan memperbaiki persepsi di pasar keuangan. Kondisi ekonomi makro sangat tertekan dengan tingginya subsidi BBM. Tiap bulan setidaknya dibutuhkan Rp 37 triliun hingga Rp 42 triliun untuk mengimpor BBM.

Di sisi lain, Mirza juga menyampaikan inflasi sebetulnya memakan daya beli masyarakat. Pendapatan seseorang tidak naik setiap bulan, namun harga-harga naik. Artinya, kalau inflasi naik melebihi pendapatan masyarakat, maka sebetulnya pendapatan riil masyarakat menurun. "Kalau inflasi tidak dikendalikan pendapatan masyarakat turun," kata dia.

Oleh karena itu, BI sangat fokus mengendalikan inflasi. Ada dua cara mengendalikan inflasi. Pertama, dari sisi riil adalah dengan menambah suplai. Sedangkan dari sisi moneter, yakni menekan permintaan masyarakat dengan menaikkan suku bunga.

Namun, dia mengakui, opsi kedua ini memiliki risiko lebih besar sebab ekonomi Indonesia masih perlu tumbuh. "Sehingga opsinya, cukupkan dulu suplai," ujar Mirza.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari mengatakan, inflasi yang dialami masyarakat miskin secara riil akan jauh lebih besar dari inflasi nasional yang dirilis. Misalnya, jika inflasi nasional disebutkan 4 persen, maka inflasi masyarakat miskin bisa mencapai 9 persen. Sebab, sebanyak 70 persen pendapatan masyarakat miskin habis digunakan untuk pemenuhan pangan.

Dia menyarankan, karena dalam Undang-undang juga diatur bahwa masyarakat miskin harus mendapatkan subsidi, maka pemerintah bisa melakukan sistem targeted subsidi. Misalnya, memberikan kupon bensin kepada pengendara sepeda motor.