Subsidi BBM Makin Istimewakan Golongan Orang Kaya

Menurut anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur akademisi, Tumiran, konsumsi BBM sebenarnya tidak ada dikotomi kaya dan miskin, karena semua tergantung pada pilihannya masing-masing. Hanya saja, subsidi BBM di Indonesia karena mekanismenya yang salah, sehingga menjadi "previlege" bagi orang-orang kaya.

"Kalau ada yang murah ngapain (yang mahal)? Kan mubadzir," tutur Tumiran, ditemui usai diskusi akhir pekan ini.

Meski demikian, subsidi BBM tidak bisa dipangkas langsung. Rekomendasi DEN, harga BBM bersubsidi secara bertahap dinaikkan mencapai harga keekonomian, sampai masyarakat bisa "membiayai" dirinya sendiri.

Menurut dia, secara bertahap ini tidak cukup dilakukan dalam waktu setahun. Diperlukan setidaknya dua sampai tiga tahun, sembari pemerintah menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan.

"Jadi yang penting bukan bagaimana subsidinya, tapi membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera. Maka harus ada lapangan kerja. Bagaimana membangun lapangan kerja? Harus ada dananya. Dari mana dananya kalau APBN-nya defisit?" kata dia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, secara terpisah menuturkan, permintaan BBM bersubsidi masih akan tinggi selagi harganya disubsidi.

"Ngapain beli BBM lain yang harganya mahal bagi masyarakat, orang ada BBM yang harganya murah?" kata Mirza.

Salah satu wacana yang belakangan santer terdengar soal mekanisme subsidi BBM, adalah subsidi tetap. Ternyata, Indonesia bukan tidak pernah menerapkan itu. "Fixed subsidi, apa kita pernah pakai? Pernah. Satu tahun, kalau tidak salah zamannya Bu Mega. Tapi kemudian dibatalkan dan kembali ke subsidi seperti ini," ucap dia.

Mirza menuturkan, impor BBM yang tinggi nyata-nyata menekan keseimbangan neraca ekspor-impor, menyebabkan defisit neraca berjalan. Di sisi lain, impor tinggi telah menguras banyak devisa.

"Salah satu yang membuat defisit adalah impor BBM. Itu setiap bulan sekitar 3,5 miliar dollar AS sampai 5 miliar dollar AS, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp 37 triliun sampai Rp 42 triliun," kata dia.