Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi: Tokoh Era SBY yang Usulkan Petral Dibekukan

Kompas.com - 23/09/2014, 17:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Tim Transisi Bidang Kajian APBN Hasto Kristiyanto mengatakan, ada tokoh energi yang mengusulkan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang membekukan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Usulan tersebut, kata dia, bahkan berasal dari salah satu tokoh penting di dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Jadi ada pihak-pihak yang memberikan masukan kepada Tim Transisi dan pihak-pihak ini adalah tokoh-tokoh kredibel di sector perminyakan, bahkan menjabat sebelumnya di era pemerintahan Pak SBY,” kata Hasto di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014).

Meski begitu, Hasto enggan menyebut siapa sosok tokoh bidang energi yang dimaksud. Hanya saja, kata dia, tokoh tersebut telah melakukan kajian terhadap persoalan migas yang terjadi di Indonesia. Hasil kajian itu menunjukkan Petral perlu diaudit terutama terkait persoalan pajak yang menyangkut anak perusahaan Pertamina itu.

“Kemudian muncul suatu usulan bagaimana (Petral) dibekukan sementara dan kemudian memungkinkan dilakukannya proses audit,” kata dia.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan ekspor impor minyak yang selama ini dilakukan Petral, ia mengatakan, pemerintah dapat melakukan pendekatan langsung dengan pemerintah negara asing. Pendekatan tersebut, kata dia, dilakukan terhada negara-negara Timur Tengah yang selama ini menjadi negara pemasok minyak terbesar di dunia.

“Memberikan kesempatan baru terhadap pemerintah untuk melakukan pendekatan G to G (government to government), baik menggunakan pendekatan politk, historis, dengan negara Timur Tengah maupun negara lain,” ujarnya.

Selain itu, untuk mengamankan pasokan minyak di dalam negeri, pemerintah yang akan datang juga perlu mengamankan produksi minyak nasional. Pemerintah perlu melakukan intervensi dari hulu ke hilir untuk meminimalisasi praktik mafia migas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Mata Uang Kanada, Salah Satu yang Paling Stabil di Dunia

Mengenal Mata Uang Kanada, Salah Satu yang Paling Stabil di Dunia

Whats New
Inggris Dukung dan Berbagi Pengalaman untuk Keanggotaan Indonesia di CPTPP

Inggris Dukung dan Berbagi Pengalaman untuk Keanggotaan Indonesia di CPTPP

Whats New
Menaker: Serikat Pekerja Nuntut Kenaikan Upah, Kami Tuntut Kenaikan Kompetensi

Menaker: Serikat Pekerja Nuntut Kenaikan Upah, Kami Tuntut Kenaikan Kompetensi

Whats New
Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, Sempat Dibekukan Soeharto

Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, Sempat Dibekukan Soeharto

Whats New
Emiten GPS PT Sumber Makmur Sasar Pasar Pembayaran Tol Tanpa Setop MLFF di RI

Emiten GPS PT Sumber Makmur Sasar Pasar Pembayaran Tol Tanpa Setop MLFF di RI

Whats New
Ini Alasan Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Ini Alasan Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Mata Uang Denmark, Pakai Euro atau Krone?

Mata Uang Denmark, Pakai Euro atau Krone?

Whats New
Menaker: Kami Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Menaker: Kami Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Whats New
Walau Pendapatan Turun, PT Timah Bukukan Kenaikan Laba Per Kuartal I 2024

Walau Pendapatan Turun, PT Timah Bukukan Kenaikan Laba Per Kuartal I 2024

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus

Whats New
Di Perda Klungkung, Justru Bukan Warung Madura yang Dilarang Buka 24 Jam, tapi Ritel Modern

Di Perda Klungkung, Justru Bukan Warung Madura yang Dilarang Buka 24 Jam, tapi Ritel Modern

Whats New
Harga BBM Vivo dan BP Kompak Naik Per 1 Mei 2024, Cek Rinciannya!

Harga BBM Vivo dan BP Kompak Naik Per 1 Mei 2024, Cek Rinciannya!

Whats New
Gerakan Serikat Buruh Minta Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Gerakan Serikat Buruh Minta Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Whats New
Emiten Menara Telko Tower Bersama Catatkan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Per Kuartal I 2024

Emiten Menara Telko Tower Bersama Catatkan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Per Kuartal I 2024

Whats New
Kinerja 2023 'Kinclong', Emiten TI ATIC Sasar Pasar Baru Konsultasi Cloud pada 2024

Kinerja 2023 "Kinclong", Emiten TI ATIC Sasar Pasar Baru Konsultasi Cloud pada 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com