Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Menutup Celah Pengemplang Pajak

Kompas.com - 24/09/2014, 10:57 WIB


WASHINGTON, KOMPAS.com
- Ogah diakali korporasi yang menghindari pajak, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan kebijakan baru.

Korporasi biasanya mengindari pajak yang tinggi di AS dengan upaya yang dikenal sebagai inversi. Praktik ini melibatkan merger perusahaan AS dengan perusahaan negara lain yang memiliki level pajak lebih rendah. Aksi Pemerintah AS muncul karena semakin banyak korporasi AS yang menggunakan strategi ini.

Departemen Keuangan AS memastikan, perusahaan AS akan sulit mengakses uang yang dihasilkan di luar AS. Biasanya, korporasi menggunakan cara pinjaman antara anak usaha asing dengan induk usaha di AS. Cara yang disebut sebagai hopscotch loan ini akan ditiadakan.

Perusahaan multinasional AS harus membayar pajak atas keuntungan unit bisnis di luar negeri. Tapi biasanya, korporasi belum wajib membayar pajak hingga keuntungan tersebut ditransfer alias repatriasi ke AS. 

Nah, biasanya, perusahaan AS berupaya menghindari pajak dividen ini lewat pemberian utang dari unit asing ke induk usaha di AS, atau menginvestasikan saham induk usaha. Dengan aturan baru, cara ini akan masuk sebagai dividen yang bisa dipajaki.

Pinjaman hopscotch merupakan pinjaman dari unit asing ke induk usaha baru yang dibentuk, bukan langsung ke induk usaha AS. Sebelumnya, pinjaman hopscotch ini tidak kena pajak. "Pemberitahuan ini menghapus keuntungan hopscotch. Aturan dividen yang sama akan berlaku bagi pinjaman ini," tulis Departemen Keuangan AS dalam pengumuman, Senin (22/9/2014).

Departemen Keuangan AS juga menyatakan bahwa induk usaha asing yang dibikin untuk menggenggam sebagian saham unit bisnis AS di luar negeri tetap kena pajak. Jadi, bila unit bisnis asing membayar dividen pada induk usaha di luar AS, pajak dividen tetap berlaku. Selain itu, Departemen Keuangan juga memastikan, induk usaha di AS harus memiliki kurang dari 80 persen saham di unit bisnis asing. 

Jacob J. Lew, Menteri Keuangan AS mengatakan, langkah-langkah ini akan menghapus secara signifikan potensi perusahaan untuk menghindari pajak AS. "Bagi beberapa perusahaan yang mempertimbangkan aksi korporasi, aturan baru ini berarti bahwa inversi tidak lagi menguntungkan," kata Lew seperti dikutip Bloomberg.

Aturan baru ini mengancam rencana investasi delapan perusahaan AS. Medtronic Inc, semisal, yang berniat membeli Covidien Plc akan meminjamkan laba sebelum pajak dari operasional di luar AS untuk induk usaha baru di Irlandia. Transaksi ini akan kena aturan hopscotch.

Selain Medtronic, rencana akuisisi perusahaan besar seperti Pfizer Inc, Walgreen Co, AbbVie Inc dan Burger King Worldwide Inc pun bisa jadi kurang menguntungkan. "Kami akan merilis perspektif kami setelah tinjauan lengkap," kata Medtronic dalam pernyataannya.  (Wahyu Tri Rahmawati)    

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com