Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin Tak Setuju Kementerian Kelautan Digabung dengan Kementan

Kompas.com - 24/09/2014, 23:23 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai peleburan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan merupakan langkah yang kurang tepat.

Kalangan dunia usaha berdalih hal tersebut bisa mengecilkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang saat ini belum tergarap secara optimal. Wakau Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, peleburan KKP dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang selama ini sudah berjalan.

"Jika wacana peleburan KKP ini memang hanya didasarkan pada penghematan anggaran, seyogyanya kita lihat juga potensi ekonomi dari sektor ini yang bisa mencapai Rp 255 triliun per tahun. Hingga saat ini, potensi sebesar itu belum kita capai karena belum diberdayakan secara optimal,” kata Yugi dalam keterangan resmi diterima Kompas.com, Rabu (24/9/2014).

Sebagai informasi, kabarnya peleburan dua kementerian tersebut dimaksudkan untuk merampingkan kabinet pemerintahan yang ditaksir dapat menghemat anggaran sebesar Rp 3,8 triliun. Yugi menjelaskan, kelautan dan perikanan tidak terbatas pada aspek pangan saja, tetapi juga aspek lain seperti bioteknologi, wisata bahari, minyak bumi, transportasi laut hingga pembangunan Sumber Daya Manusia untuk kelautan dan perikanan.

Dia menilai, sejauh ini fokus program-program yang dilakukan KKP sudah cukup terarah dan targetnya pun terukur. “Kami khawatir aktivitas sektor Kelautan dan Perikanan yang mulai membaik justeru malah nantinya tidak bergairah," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com