Indonesia Bisa Kalah di MEA Karena Penduduk Tak Cakap Berbahasa Inggris

Head of Trade Global Trade and Receivables Finance HSBC, Nirmala Salli mengatakan kecakapan berbahasa Inggris pekerja Indonesia kalah dibanding Malaysia dan Singapura. Padahal, siapapun investor yang akan masuk ke Indonesia membutuhkan para pekerja yang fasih berbahasa Inggris.

“Betul, local demand kita naik dan middle class kita selalu menarik. Tapi ini (MEA) bukan soal kalah-menang (market size). Tapi orang-orangnya siap enggak? Kalau kita tidak siap, pada akhirnya investor yang masuk, juga akan membawa serta tenaga kerja dari luar,” kata Nirmala, Kamis (25/9/2014).

Selain tenaga kerja yang handal, kunci bertarung di pasar bebas ASEAN adalah komunikasi pemerintah kepada pebisnis terkait manfaat perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani. Nirmala menjelaskan, sebetulnya tujuan pemerintah meneken berbagai macam Free Trade Agreement (FTA) adalah untuk memudahkan para eksportir.

“Sayangnya, pemerintah tidak melakukan sosialisasi, sehingga hanya sedikit pebisnis yang menyatakan mendapat benefit dari FTA. Kita harapkan pemerintah lebih aktif mengomunikasikan benefit dari FTA. Itu yang kita harapkan dari pemerintah yang signing agreement tersebut,” kata dia.

Hasil survei yang dilakukan HSBC pada kuartal I-2014 terhadap 800 perusahaan di delapan negara yakni Australia, China, Hongkong, India, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam, menunjukkan Indonesia adalah negara yang paling banyak memanfaatkan FTA.

Sebanyak 42 persen dari 100 perusahaan di Indonesia menyatakan sudah memanfaatkan FTA. Angka ini paling tinggi dibanding tujuh negara lain, yakni Vietnam (37 persen), Hongkong (33 persen), India (27 persen), China (23 persen), Singapura (21 persen), Australia (19 persen), dan terendah Malaysia (16 persen).

Lucunya, kata Nirmala, pada pertanyaan lain, Indonesia menjadi negara di mana para pebisnisnya memiliki pemahaman tentang FTA paling rendah. Dengan jumlah responden sama, hanya 24 persen pebisnis Indonesia yang paham apa itu FTA. Angka ini paling rendah dibanding tujuh negara lain, yakni Hongkong (32 persen), Vietnam (42 persen), Singapura (47 persen), China (48 persen), Australia (50 persen), Malaysia (52 persen), dan tertinggi India (56 persen).