Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SKK Migas Akan Dihapus, Pekerja Kirim Surat ke Menkeu

Kompas.com - 06/10/2014, 12:12 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Rencana Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai meresahkan pegawai lembaga tersebut.

Pada Jumat (3/10/2014) pekan lalu, Serikat Pekerja (SP) SKK Migas mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan untuk meminta kejelasan sikap pemerintah terkait rencana pembubaran instansi tempat mereka bekerja. Terutama, jaminan dan perlindungan hak-hak dari karyawan.

Indro Purwaman, Ketua SP SKK Migas, menyatakan, surat tertanggal 18 September 2014 itu ditembuskan ke Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Isi suratnya antara lain meminta penjelasan soal sikap Menteri Keuangan terkait anggaran pesangon pegawai SKK Migas. 

Bisa atasi mafia migas

Menurut Indro, pesangon itu telah dijanjikan sebagai bagian remunerasi dan benefit pegawai SKK Migas sejak pertama kali dipekerjakan di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada tahun 2002. "Kami meminta kejelasan sikap Menteri Keuangan," kata Indro akhir pekan lalu.

Indro bilang, SP SKK Migas akan melakukan referendum untuk memulai perundingan perjanjian kerja bersama (PKB). Langkah ini sebagai upaya untuk memastikan hak-hak pegawai SKK Migas dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. 

Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK menyodorkan rekomendasi aksi kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK untuk memberantas mafia migas. Tim Transisi merekomendasikan agar Jokowi-JK melakukan audit sektor migas, dengan sejumlah pertimbangan.

Salah satunya, terkait opsi penutupan beberapa lembaga migas yang selama ini dicurigai menjadi lahan permainan mafia, seperti Pertamina Energy Trading (Petral) dan SKK Migas. Selain itu, rekomendasi ini juga dikeluarkan menyangkut pengelolaan energi di dalam negeri yang dinilai tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.

Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, mengatakan, salah satu akar permasalahan rakyat Indonesia tidak makmur karena pengelolaan energi syarat berbagai macam kepentingan. "Makanya, untuk mengetahui masalahnya, gagasan audit migas ini muncul," ujar Hasto.

Dengan audit ini semua permasalahan yang mewarnai pengelolaan migas, termasuk mafia minyak, bisa segera diatasi. "Jadi, tema sentralnya audit migas. Di situ nanti ada temuan yang memerlukan satu implikasi, Petral atau lembaga migas lainnya akan dihentikan," kata Hasto. (Agus Triyono, Benedictus Bina Naratama)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com