Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlukah Petral Bubar?

Kompas.com - 07/10/2014, 09:00 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wacana pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang berbasis di Singapura menimbulkan pro dan kontra di pelaku usaha minyak dan gas bumi (migas). Terutama setelah Tim Transisi Joko Widodo–Jusuf Kalla membuka wacana adanya rencana pembubaran Petral lantaran perusahaan trading tersebut diduga jadi sarang mafia migas. 

Dugaan Petral menjadi sarang mafia migas ini tegas di bantah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Muhamad Husen. Sebab selama ini Petral sudah berulang kali di periksa tapi tak ada bukti praktik mafia migas di sana. "BPK juga sudah memeriksa bolak-balik dan tidak terbukti kan, toh yang datang kesana juga macam-macam tak terbukti sama sekali," jelasnya.

Pun demikian, Pertamina tak mau reaktif dengan pelbagai wacana yang berkembang. Husen menegaskan, Pertamina sampai saat ini menunggu kebijakan dari pemerintah. "Saya siap saja apa kebijakan pemerintahan baru nanti terhadap Petral, kalaupun dibubarkan ya silakan," katanya kepada KONTAN, pekan lalu. 

Pertamina menegaskan, tidak ada kerugian apapun terhadap perseroan jika pilihan kebijakan pemerintah baru akhirnya menginginkan agar Petral dibubarkan. "Dampaknya tidak besar, toh sampai hari ini bisnis-bisnis hilir di Pertamina kalau dari dampak keuangannya tidak besar," klaimnya.

Husen membeberkan, fungsi Petral di Singapura hanya menampung minyak-minyak yang dipasok oleh trader di Singapura. Jadi, dari sisi Pertamina tidak berdampak pada keuangannya.

Hanya, Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia Iwan Ratman berpendapat, saat ini untuk kebutuhan pasokan minyak, peran Petral sangat dibutuhkan. Pasalnya, pasokan minyak untuk Indonesia sendiri juga bergantung pada Petral. "Kalau Petral bubar, bahan bakar minyak (BBM) langka, siapa yang dirugikan, pemerintah juga kan," urainya.

Pengamat sekaligus praktisi migas John Karamoy juga senada mengatakan sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu membubarkan Petral. Hanya, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki praktik tidak benar yang dilakukan Petral. "Kalau mau dibubarkan ya cara-cara mereka yang gak benar," tegas dia.

Menurutnya, soal mafia migas memang sulit dipisahkan dari Petral, sebab setiap transaksi minyak yang terjadi di Petral selama ini penuh permainan. Indonesia sering mengimpor minyak mentah dan produk BBM. "Petral selama ini yang menangani impor minyak mentah dan BBM untuk Indonesia. Nah, di sinilah terjadi permainan," ujarnya.

Ke depannya, kata Karamoy, sebaiknya Pertamina sendiri yang menangani ekspor dan impor minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan negara. 

Dengan begitu, jika mendapatkan diskon saat melakukan bisnis impor minyak mentah maupun BBM ini langsung didapatkan dan dinikmati oleh negara, bukan broker. (Agustinus Beo Da Costa, Pratama Guitarra)

baca juga: Pertamina: Petral Masalahnya di Mana?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com