Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beban Anggaran Menjadi Bom Waktu Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 08/10/2014, 10:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  -
Bom waktu tampaknya benar-benar menunggu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), pasca pelantikan tanggal 20 Oktober.

Salah satunya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang meleset dari target.

Pertama, asumsi makro yang meleset. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar hingga lifting minyak. Pelambatan ekonomi tampaknya jauh lebih lelet dari perkiraan sebesar 5,5 persen. Konsensus ekonom dan BI yakin, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini cuma 5,3 persen.

Target nilai tukar rupiah sami mawon. Jika saat penyusunan APBN-P 2014, rupiah diperkirakan Rp 11.600 per dollar AS, nyatanya rata-rata rupiah sejak awal tahun hingga kemarin (7/10/2014) di level Rp 11.760 per dollar AS.

Begitu  juga dengan target harga lifting minyak sebanyak 818.000 per hari diperkirakan juga akan melesat.  "Satu-satunya yang tercapai hanya inflasi," ucap Juniman, Ekonom BII.

Lainnya, gara-gara asumsi makro meleset,  penerimaan anggaran kena tampar. Data outlook ekonomi  Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebutkan, pendapatan negara gagal mencapai targetnya.

Penerimaan perpajakan diprediksi hanya 94 persen dari target. Padahal, penerimaan perpajakan berkontribusi 76,20 persen atas total  penerimaan yang mencapai Rp 1.635,38 triliun.

Pelambatan ekonomi dibarengi dengan penerimaan yang turun berpotensi memperlebar defisit anggaran.

Mengakui banyak target yang meleset,  Wakil Menkeu Bambang Brojonegoro bilang, persoalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah SBY. "Ini tak akan membebani pemerintahan baru," ujar dia (7/10/2014).

Kemkeu  memiliki jurus agar defisit anggaran sesuai target yakni 2,4 persen. Pemerintah akan menyunat belanja negara di kementerian. Persoalannya, ini bukan semata menjaga defisit anggaran.

Tapi, banyak beban berat yang akan diwariskan ke pemerintah baru. Pelambatan ekonomi di tengah belum pulihnya ekonomi global membawa efek domino. Mulai dari ekspor yang gagal mencapai target, dunia usaha stagnan, pengganguran dan jumlah orang miskin bertambah.   

Arif Budimanta, mantan Ketua Tim Ekonomi Jokowi-JK kemudian memastikan,  dengan waktu terang tersisa dua bulan, sejumlah terobosan akan dilakukan Jokowi-JK.

Salah satunya menggenjot penerimaan pajak dengan reprofiling data wajib pajak.  Pajak akan memeriksa tiap NPWP dengan kewajaran asetnya. Yang disasar: wajib pajak yang punya usaha retail, industri ekstraktif, perkebunan, migas. "Potensi pajaknya besar," kata Arif. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com