Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Kembalikan Sistem Ekonomi Sesuai Konstitusi

Kompas.com - 11/10/2014, 21:38 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta mengembalikan sistem perekonomian Indonesia sesuai dengan fondasi konstitusi yang menitikberatkan pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Dalam kondisi ekonomi global yang sedang gencar lakukan proses recovery saat ini, kita sudah pasti akan terseok. Pemerintah baru harus segera mengembalikan ekonomi kita pada fondasi konstitusi, yaitu demokrasi ekonomi," kata pengamat dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Sabtu (11/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, menteri yang terkait langsung dengan ekonomi harus diisi oleh orang-orang memiliki komitmen terhadap ekonomi rakyat. Jika hal itu tidak dilakukan, lanjut dia, konsep Trisakti yang digaungkan presiden terpilih hanya akan jadi pepesan kosong belaka.

"Justru akan sia-sia bilamana desain ekonomi kita kembali kepada model ekonomi yang mengandalkan pertumbuhan semata, tetapi lupa sisi visi keadilannya," kata Suroto.

Ia mengatakan bahwa selama satu dasawarsa terakhir masyarakat cenderung disuguhi ilusi kemakmuran. Indonesia seakan telah berkembang menjadi negara dengan ekonomi yang besar dengan masuknya dalam negara G-20 dan menjadi negara dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar nomor dua setelah Tiongkok.

"Kita terninabobokkan dan kita lupa bahwa fundamental ekonomi kita sebetulnya menjadi sangat rapuh dan taktahan goncangan," katanya.

Ia berpendapat, sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan selama satu dasawarsa ini bila ditinjau dari tujuan konstitusi Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dinilainya telah gagal.

Di samping itu, kata dia, sistem ekonomi pasar yang berorientasi pada pertumbuhan selama ini juga sebetulnya telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga tidak layak diteruskan.

"Sistem tersebut juga sebetulnya inkonstitusional dan hanya berikan keuntungan bagi segelintir orang," katanya.

Suroto mencatat, pertumbuhan ekonomi selama satu dasawarsa terakhir ini ternyata hanya menyisakan ketimpangan ekonomi yang begitu tajam. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5,6 selama satu dasawarsa menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi dengan Gini Rasio 0,42 atau terendah setelah Indonesia merdeka.

Fundamental ekonomi Indonesia dinilainya makin rapuh sehingga di akhir pemerintahan SBY basis ekonomi yang berorientasi pada broad-based economy, yang memprioritaskan pada komoditas ekspor ternyata tidak mampu memberikan surplus ekonomi.

"Kondisi yang terjadi justru sebaliknya, kita harus membayar mahal ketergantungan ekonomi kita pada utang dan juga impor produk pangan. Pada awal 2013 kita telah menderita kondisi ekonomi double defisit dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ini bukti bahwa fundamental ekonomi kita rapuh," katanya.

Suroto menekankan, "Tanpa perubahan mendasar dalam strategi ekonomi dan juga tanpa adanya perubahan pendekatan kelembagaan, maka fundamental ekonomi Indonesia tetap akan rapuh."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com