Bos PLN: Di Pulau Jawa Pun Banyak yang Belum Terjangkau Listrik

Nur menuturkan, terkait dengan pilihan sumber energi tersebut, maka teknologi apa yang akan digunakan untuk mengkonversi itu menjadi bentuk energi modern. "Banyak salah paham dan kurang pengertian diantara stakeholders sendiri mengenai keberadaan pilihan-pilihan yang tersedia," kata dia.

Misalnya, Nur mencontohkan, banyak yang menyangka geothermal Indonesia sangat besar. Kemudian, banyak juga yang menyangka di daerah tropis, energi surya adalah pilihan terbaik.

"Sementara rekaman PLN dalam beberapa tahun terakhir, jam efektif energi surya hanya 3,5-4 jam. Jadi tentu menjadi pertanyaan apakah energi surya bisa menjadi sumber yang reliable," ujar Nur.

Selain pertimbangan tersebut, penanganan sektor energi juga harus mempertimbangkan berbagai hal seperti pertumbuhan kebutuhan. "Bagaimana memenuhi kebutuhan energi yang terus tumbuh dan tidak pernah datar. Kebutuhan energi masih tumbuh di atas 5 persen," tutur Nur.

Lebih dari itu, yang lebih penting lagi adalah pemerataan. Nur mengatakan, tidak seluruh wilayah di republik ini sudah mendapatkan layanan energi modern. "Kita tidak bicara Pulau Alor, tapi di Pacitan, di Pulau Jawa pun banyak yang belum terjangkau," kata Nur.

Kemudian, imbuh Nur, pertimbangan lain adalah soal pendanaan. Ini soal bagaimana mendanai pertumbuhan dan pemerataan sumber-sumber energi modern. Nur bilang, banyak yang beranggapan jika diserahkan kepada swasta seolah-olah persoalannya selesai.

"Padahal kita juga tahu bahwa penyerahan konsesi penyediaan energi ke swasta banyak yang gagal, karena berbagai sebab. Oleh karena itu kita harus punya kombinasi yang tepat bagaimana pendanaan bisa dilakukan, apakah dengan APBN, atau dengan mendirikan BUMN, atau cara lain," terang dia.

Adapun pertimbangan lain, yakni mengenai kebijakan harga (pricing), yang berarti berapa yang harus dibayar konsumen energi. "Apakah kita tidak merasa berdosa saat ini menikmati energi modern yang murah, namun kita meninggalkan hutang yang besar untuk dibayar anak cucu kita," tegas dia.

Lebih lanjut, Nur menyebut pertimbangan lain adalah persoalan eksekusi, persoalan perizinan, soal sosial, koordinasi antar lembaga, serta soal teknologi.