Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Sektor Maritim Butuh Dana Rp 2.000 Triliun

Kompas.com - 21/10/2014, 11:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membuka harapan besar, terutama di sektor maritim. Pasalnya, ini menjadi salah satu fokus Jokowi ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) .

Dalam pidato perdana yang disampaikan usai acara pelantikan di Gedung MPR/DPR, Senin (20/10/2014) kemarin, Jokowi, mengatakan, pemerintahannya akan mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor maritim. Mantan gubernur DKI Jakarta ini bilang sektor maritim ini akan digarap secara maksimal dan menjadi program prioritas nasional. (baca: Laut Masa Depan Indonesia)

Untuk itu, dia meminta semua elemen bangsa bisa bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. "Kini saatnya kita kembali memaksimalkan potensi laut, sudah terlalu lama bangsa Indonesia ini memunggungi laut," kata Jokowi dalam pidatonya di gedung parlemen.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menambahkan sektor maritim selama ini seolah dilupakan bangsa Indonesia. Untuk itu, dia berharap besar Presiden Jokowi dapat melaksanakan janjinya untuk kembali memajukan sektor maritim dalam negeri.

Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi mengatakan bahwa untuk menggarap sektor maritim ini, pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla dihadapkan pada masalah kebutuhan anggaran yang cukup besar.

Berdasarkan hitungan yang telah dilakukannya bersama Tim Transisi, untuk membangun "jembatan" penghubung di sektor maritim saja, anggaran yang diperlukan selama lima tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun.

Salah satu program maritim yang menjadi andalan Jokowi adalah Tol Laut, yakni pemanfaatan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah besar dan dilakukan secara konsisten sehingga dapat menurunkan biaya logistik.

Namun, untuk merealisasikannya, pemerintah Jokowi-JK diharuskan melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pelabuhan, seperti membangun 24 pelabuhan yang akan disinggahi tol laut ini, terutama pelabuhan yang lokasinya belum tersentuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero).

Tol laut diklaim mampu meneken disparitas harga barang kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur yang selama ini terjadi.

Deputi Kepala Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin mengatakan selain masalah anggaran yang besar, tantangan besar yang bakal dihadapi Jokowi untuk menerapkan kebijakan sektor maritim adalah minimnya kesiapan pelabuhan yang ada saat ini.

Menurutnya, meskipun jumlah pelabuhan di Indonesia sudah banyak, namun pelabuhan tersebut banyak yang belum memadai secara ekonomi.  "Untuk tol laut ini dapat dipastikan pelabuhan-pelabuhan kecil belum siap berperan dalam program tersebut," katanya.

Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun 2015 mempunyai program prioritas di sektor kelautan, yakni membangun dan merevitalisasi 50 pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan 86 pelabuhan laut perintis yang fokus  pada wilayah Indonesia Timur. (Agus Triyono)

baca juga: Untuk Tarik Tali Kapal Saja Gunakan Pekerja Asing

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com