Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Ujian Pertama Kabinet Kerja

Kompas.com - 28/10/2014, 08:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ujian perdana telah menanti pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), yakni regulasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Banyak yang menilai subsidi BBM sebagai bisul dan bahkan tumor bagi anggaran negara. Kenaikan harga BBM bersubsidi dipandang sebagai operasi pengangkatan tumor serta upaya penyehatan kembali anggaran negara.

Di sisi lain, efek kenaikan harga BBM, apalagi sampai Rp 3.000 per liter, bisa menjalar kemana-mana. Mulai dari lonjakan inflasi, kemiskinan bahkan masalah sosial. Boleh jadi lantaran ruwetnya urusan BBM bersubsidi, pemerintah baru tak mau terburu-buru memutuskannya.

Menko Ekonomi Perekonomian Sofyan Djalil, hanya berjanji, tim ekonomi kabinet baru segera membahas rencana kenaikan harga BBM. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, juga belum bisa memastikan waktu kenaikan harga BBM pada tahun ini atau tahun depan. "Kami ingin pertumbuhan ekonomi tak terkoreksi terlalu dalam," kata Bambang, kemarin.

Sejumlah ekonom menyarankan agar kenaikan harga BBM bersubsidi ditunda hingga awal tahun 2015. Pertimbangannya, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya jika harga BBM naik 1 November 2014.

Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Aset Manajemen, misalnya, menghitung, jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter, inflasi bertambah 3,5 persen. Untuk mengerem liarnya inflasi, pemerintah baru harus bisa memastikan kecukupan stok pangan, serta program sosial yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat.

Tanpa langkah-langkah itu, daya beli masyarakat akan tergerus dan pertumbuhan ekonomi melemah. Padahal, tanpa kenaikan harga BBM pun, hitungan Lana, ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 5,1 persen-5,2 persen, jauh dari target sebesar 5,5 persen.

Alhasil, Lana dan Ekonom Indef, Eni Sri Hartati, menyarankan, awal tahun 2015 adalah waktu tepat menaikkan harga BBM. Dalam sisa terakhir tahun ini, pemerintah bisa mempersiapkan stok bahan pangan. "Jangan tergesa-gesa, ini ujian pertama bagi pemerintah baru. Kalau tidak lulus, kepercayaan runtuh," kata Lana, mengingatkan.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, berpendapat lain. Lebih baik harga BBM naik secepatnya. Memang, dampak kenaikan harga BBM tak berdampak positif bagi ekonomi tahun ini, malah bisa menggerus ekonomi. Tapi dampak positif terasa besar pada masa-masa mendatang. Anggaran negara lebih hemat, sehingga bisa dipakai membangun jalan, sekolah, bendungan, maupun membiayai program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. (Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika, Margareta Engge Kharismawati)

baca juga: "Kado" dari Jokowi-JK, BBM Naik mulai 1 November!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com