Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Skema Kompensasi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Akan Bervariasi

Kompas.com - 30/10/2014, 22:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disiapkan pemerintah saat ini lebih baik daripada sebelumnya, seperti bantuan langsung tunai.

Alasannya, kata Bambang, kategori kompensasinya lebih bervariatif. "Artinya, variatif, tidak sekadar cash transfer," kata Bambang kepada wartawan pada Kamis (30/10/2014).

Lebih lanjut, dia menuturkan, ada kompensasi yang secara spesifik disalurkan untuk kebutuhan yang terkait kesejahteraan masyarakat, misalnya pendidikan dan kesehatan. "Jadi, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar itu akan menjadi bagian dari kompensasi itu," kata Bambang.

Alasan lainnya, skema pemberian kompensasi BBM kali ini pun berbeda dari sebelumnya. Pemerintah akan mengurangi pemberian uang cash secara fisik. "Jadi, kita sudah saatnya menggunakan e-money dan rekening bank," ucap dia lagi.

Dengan skema baru ini, pemerintah ingin mendorong financial inclusion. Mantan Wakil Menteri Keuangan itu pun menyampaikan, dengan dikirim melalui e-money, pemerintah tidak lagi butuh waktu panjang untuk menyalurkan uang cash. Pemerintah memanfaatkan penetrasi ponsel yang lebih tinggi dibanding penetrasi perbankan untuk menyalurkan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Nah di situlah e-money menjadi penting. Karena bagaimana menngirim ke ponsel, tapi uangnya uang fisik. Jadi, ini harus e-money. Tapi, untuk membuat keluarga yang menerima itu juga bisa lebih bijak menggunakan uangnya, dibuatkanlah tabungan," ujar Bambang.

Dengan tabungan itu, imbuh dia, diharapkan tidak begitu saja uang tersebut dipakai untuk membeli rokok, membeli pulsa, atau membeli hal-hal yang tidak produktif. Uang bantuan benar-benar diarahkan untuk kepentingan pokok dari keluarga tersebut.

"Kira-kira itu yang membuat kompensasi sekarang ini lebih baik daripada yang dulu," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com