Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi: 5 Tahun Lagi Nelayan Tak Bergantung pada Subsidi

Kompas.com - 31/10/2014, 15:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan, targetnya dalam lima tahun mendatang adalah membuat nelayan tak lagi bergantung pada subsidi pemerintah.

My target in 5 year is government doesn't need to subsidy this industry,” kata Susi dalam konferensi pers, Jumat (31/10/2014).

Lebih lanjut Susi menjelaskan, bukan berarti menghilangkan subsidi untuk nelayan sama sekali. Namun, apa yang dia maksud adalah penerimaan yang diterima negara dari sektor perikanan dan kelautan setimpal dengan subsidi yang diberikan.

Saat ini, anggaran KKP dalam APBN disebutkannya sebesar Rp 7 triliun. Jika ditambah dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 11,5 triliun, maka totalnya sekitar Rp 18 triliun. Sayangnya, dari belasan triliun subsidi tersebut, negara cuma memperoleh penerimaan Rp 300 miliar.

“Kalau disubsidi Rp 5 triliun, penerimaan kita harus Rp 5 triliun. Kalau subsidi Rp 11 triliun, penerimaan negara harus Rp 11 triliun. That's what, our government budget should be back, should be return,” ucap mantan CEO Susi Air itu.

Dalam kesempatan itu, Susi kepada wartawan juga bercerita bahwa dirinya sempat bergurau dengan pejabat KKP soal besarnya subsidi untuk sektor kelautan dan perikanan. Dia bilang, jika subsidinya sebesar Rp 11 triliun, sebaiknya para nelayan disuruh berhenti melaut.

“Dikasihkan saja ke nelayan kecil Rp 11 triliun per tahun. Mereka akan makmur. It’s a lot of money,” imbuh Susi.

Mengusir penjarah

Sementara itu, saat ditanya perihal masih banyaknya kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan metode yang merusak lingkungan, Susi menegaskan, pemerintah akan mengusirnya. “Kalau dia tidak mau ikut aturan, ya get out. Dan, you can not fishing in our territorial. Finish,” tegas wanita yang hanya mengantongi ijazah SMP itu.

Susi menyebutkan, KTT Pembangunan Berkelanjutan yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2002 ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, sebanyak 80 negara. “Kalau dia mau hidup sendiri tidak mau mengindahkan traktat atau agreement yang dibuat mayoritas oleh negara di dunia ini, ya kita akan usulkan negara itu dikucilkan,” tambah Susi.

Dia menyebut akan mengusulkan kepada negara-negara berpengaruh, seperti Amerika Serikat dan Eropa, untuk memboikot negara tersebut. Menurut Susi, cara-cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak bisa lagi dibiarkan.

“Dan, I will do anything neccesary, go anywhere, untuk apply that this country should be out of business on fisheries. Because they do not want to take care of what the worlds is agreed about, yaitu sustainable development. I don’t know how I can do it, I will work and do anything necessary to accomplish that,” pungkas Susi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas Dunia Menguat Usai Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi AS

Harga Emas Dunia Menguat Usai Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi AS

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Whats New
Daftar 30 Mitra Distribusi Pembelian Sukuk Tabungan ST012 dan Linknya

Daftar 30 Mitra Distribusi Pembelian Sukuk Tabungan ST012 dan Linknya

Whats New
Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Whats New
Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Whats New
Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km Per Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km Per Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com