Presiden Jokowi Harus Berani Tindak Pengemplang Pajak

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchsan, mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi dapat meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan penerimaan di sektor pajak. Caranya dengan mencari sumber pajak baru atau mengoptimalkan penerimaan pajak dari para pengusaha nakal.

"Presiden Jokowi harus berani melakukan upaya keras terhadap pengusaha nakal yang selalu mengalihkan pajaknya," kata Maftuch dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Ia membeberkan, ada sekitar Rp 3.000 triliun pendapatan pajak Indonesia yang tak masuk ke kas negara. Alasannya, para pengusaha menghindari kewajiban pajaknya dengan lari ke luar negeri.

Selain itu, kata Maftuch, pemerintahan Presiden Jokowi juga harus mampu memperkuat dan memisahkan pengadilan pajak yang saat ini masih ada di bawah Kementerian Keuangan. Maftuch menegaskan, tindakan bagi para pengemplang pajak tak akan berjalan efektif jika penanganannya masih ada di bawah lembaga eksekutif dan tidak didukung dengan sumber tenaga yang cukup.

"Yang punya NPWP ada sekitar 2.400 perusahaan, yang bayar pajak 500-1.000 perusahaan," katanya.

Baca juga: Masyarakat Perlu Diancam supaya Bayar Pajak