Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kebijakan Moneter seperti "Panadol"

Kompas.com - 04/11/2014, 10:41 WIB
Tabita Diela

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ekonom  Creco Research Institute. Raden Pardede  mengungkapkan adanya kecenderungan Indonesia bergantung pada kebijakan moneter untuk menjaga kondisi perekonomian. Ia menilai, dengan kebijakan moneter memang bisa cepat dilakukan dan direspons, namun tidak bisa menuntaskan berbagai masalah ekonomi di Tanah Air. Raden bahkan membandingkan kebijakan moneter dengan obat sakit kepala.

"Memang kebijakan moneter itu cepat, tapi itu seperti 'Panadol', yang membuat ketergantungan, ketika tubuh kita panas, tanpa tahu penyebabnya apa," ujar Raden di Jakarta, Senin (3/11/2014).

Raden mengatakan, respon pemangku kebijakan dalam menanggapi masalah ekonomi di Indonesia harus tepat. Pemangku kebijakan seharusnya tidak bertindak reaktif dengan sekadar mengeluarkan kebijakan moneter.

Pasalnya, menurut Raden, masalah di sektor ekonomi bisa dipicu dari faktor eksternal. Sebagai contoh, efek dari keputusan Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, yang menghentikan stimulus keuangan.  Ia menyebutkan, seiring dengan perekonomian AS yang membaik, maka tahun depan diperkirakan suku bunga acuan the Fed akan naik dari saat itu yang hanya 0,25 persen.

"Nah kalau terjadi kenaikan suku bunga, sementara itu banyak sekali portofolio investment yang masuk ke Indonesia sebelumnya, maka bisa saja investor yang semula masuk di Indonesia mereka akan pergi. Kalau mereka pergi, maka cadangan devisa kita akan berkurang," tutur Raden.


Selain cadangan devisa berkurang, tutur Raden, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga akan terganggu. "Nah makanya saya katakan tadi, kebijakan respons policy-nya harus baik untuk mengantisipasi itu," kata Raden.

Raden menuturkan, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia, pemangku kepentingan pun harus cermat. Tidak selamanya masalah bisa selesai begitu saja hanya dengan kebijakan moneter.

Sebelumnya, Raden juga mengungkapkan perlunya pemangku kepentingan memilih bauran kebijakan. Terutama, dalam menjaga perekonomian Indonesia. "Kita harus punya kebijakan stabilisasi. Kebijakan yang mix. Kita cenderung bergantung pada M policy, atau monitary policy. Harusnya ada monetary policy, fiscal policy, structure policy, income policy, dan price policy. Selain itu harus ada safety net protocol," kata Raden.

baca juga: Pemerintah Salah Langkah, Nilai Tukar Bisa Rp 13.000 per Dollar AS

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Whats New
KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

Whats New
Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

Whats New
RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Whats New
Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Whats New
Nasabah Kaya Perbankan Belum 'Tersengat' Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Nasabah Kaya Perbankan Belum "Tersengat" Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Whats New
Apa Saja Penyebab Harga Emas Naik Turun?

Apa Saja Penyebab Harga Emas Naik Turun?

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com