Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bingung Cairkan Dana "Kartu Sakti" Program Jokowi, Begini Caranya...

Kompas.com - 04/11/2014, 14:16 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hadirnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) sebagai program pemerintah Jokowi menimbulkan berbagai kebingungan masyarakat.

Pasalnya, sebelum kartu-kartu tersebut hadir, masyarakat juga sudah memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan program pemerintahan sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjelaskan bahwa keempat kartu tersebut merupakan program lanjutan dari program sebelumnya. Masyarakat yang sudah memiliki KPS pun hanya tinggal menukarkannya dengan keempat kartu baru di kantor pos sesuai jadwal yang sudah diberi tahu pihak kantor pos.

"Mekanisme pertama, tukarkan KPS ke loket pos, lalu nanti masyarakat akan mendapatkan empat kartu itu," ujar Kepala Unit Komunikasi dan Pengolahan Unit TNP2K Rudi Gobel di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Dia melanjutkan, proses selanjutnya setelah masyarakat mendapatkan empat kartu tersebut ialah berpindah ke loket lain untuk melakukan aktivasi KSKS yang merupakan sim card telepon genggam. "Setelah mendapatkan satu kartu sim card KSKS, langsung ke loket berikutnya untuk aktivasi, nanti dibantu petugas untuk memasang sim card di HP. Kalau tidak punya HP, bisa pakai HP petugas," kata dia.

Sesaat setelah diaktivasi, sim card itu langsung mendapatkan pemberitahuan mengenai saldo yang bernilai Rp 400.000 untuk bulan November-Desember 2014. "Nah nilai saldo itu bisa diambil semua, bisa sebagian, atau tidak diambil pun bisa," ujar Rudi.

Untuk pengambilannya, masyarakat hanya menunjukkan pemberitahuan saldo di HP di kantor pos atau di agen yang ditentukan Bank Mandiri," ucap Rudi.

Sementara itu, masyarakat miskin yang tidak memiliki HP diwajibkan membawa sim card KSKS dan KKS sebagai bukti bahwa orang tersebut merupakan orang yang berhak atas dana bantuan tersebut.

Rudi mengatakan, pemerintah memberikan waktu penukaran KPS dengan empat kartu baru itu sampai 4 Desember 2014. Diharapkan, 19 kota/kabupaten yang masuk tahap pertama sudah menyalurkan kartu tersebut kepada masyarakat sampai batas waktu yang ditentukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Whats New
KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

Whats New
Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com