"Jokowi Butuh Bos BUMN yang Jempolan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dipimpin oleh orang yang profesional, akuntabel dan independen untuk mencegah kerugian negara. Dari sekian banyak kerugian yang dialami negara, sebagian besar dinilai bersumber dari pengelolaan BUMN yang tidak tepat.

"Jokowi butuh bos BUMN yang jempolan," ujar peneliti independent Dede Nugroho, dalam sebuah diskusi mengenai calon direksi BUMN di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2014).

Dede menyebutkan, dalam data laporan mengenai keuangan BUMN, setidaknya dalam dua tahun terakhir, beberapa BUMN mengalami kerugian. Sebut saja seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Aneka Tambang.

Berikut laporan keuangan yang dipaparkan Dede:

Garuda Indonesia. Tahun 2012, memperoleh keuntungan Rp 21,55 miliar. Tahun 2013, merugi Rp 125,58 miliar, dan pada semester pertama tahun 2014, Garuda kembali merugi Rp 2,4 triliun. Artinya, dalam setahun Garuda merugi sekitar 1.900 persen.

Krakatau Steel. Tahun 2012 mendapat kerugian Rp 112, 79 miliar. Pada tahun 2013, mendapat keuntungan Rp 122,29 miliar. Kemudian, pada semester pertama 2014, merugi Rp 1 triliun. Data tersebut menunjukan Karakatau Steel dalam tempo satu tahun merugi sekitar 900 persen.

Aneka Tambang (Antam). Tahun 2012, Antam memperoleh keuntungan Rp 475,97 miliar. Tahun 2013, keuntungan Rp 373,56 miliar. Namun, pada semester pertama tahun 2014, Antam merugi Rp 638,58 miliar. Artinya Antam merugi sebesar 300 persen dalam setahun.

Kerugian-kerugian yang dialami BUMN tersebut, menurut Dede dipengaruhi oleh proses pengelolaan yang tidak baik dari masing-masing direksi BUMN. Inefisiensi dan korupsi disebut menjadi salah satu penyebab utama kerugian.

Menurut Dede, selain harus memperoleh direksi BUMN yang kredibel, Menteri BUMN Rini Soemarno seharusnya berusaha mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melibatkan lembaga kredibel seperti KPK dalam mekanisme perekrutan calon-calon direksi BUMN.

Dede juga mendesak agar Presiden Joko Widodo dapat turun tangan untuk membenahi mekanisme perekrutan dirut BUMN. (baca: Jokowi Diminta Benahi Mekanisme Pemilihan Direksi BUMN)

"Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemutus di Tim Penilai Akhir tak boleh lepas tangan dalam proses rekruitmen ini," kata Dede.