Faisal Basri Pimpin Komite Reformasi Tata Kelola Migas

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Ekonom Faisal Basri ditunjuk sebagai pemimpin tim tersebut dengan anggota gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat.

Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang diadakan di Lobby Gedung Setjen Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11/2014) sore.
 
"Kita tidak ingin masuk ke krisis energi yang memberatkan. Karena itu, hari Jumat (14/11/2014) tepatnya, kita memutuskan untuk membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Menteri ESDM mengaku bersyukur Faisal bersedia memimpin tim tersebut. Ia mengaku bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola migas.

Dia menjelaskan, tim komite reformasi tersebut memiliki empat tugas pokok yang hasil kajiannya akan menjadi bahan rekomendasi Kementerian ESDM kepada Presiden Joko Widodo.

Sudirman menuturkan, tugas pokok tim tersebut yaitu, pertama, meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir. Harapannya, kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus atau diubah.

Tugas kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien.

"Merekomendasikan untuk menata ulang kelembagaan, contohnya SKK Migas ke depan mau diapakan, kemudian BPH Migas mau diapakan, bagaimana hubungan Dirjen Migas dengan SKK Migas itu harus ditata ulang," paparnya.

Tugas ketiga, yakni mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.

"Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya, sebagai contoh banyak pemegang wilayah kerja yang tidak dikerjakan dengan baik, banyak pekerjaan di belakang meja yang tidak transparan," jelasnya.

Dia mengharapkan, dalam enam bulan ke depan tim ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa diajukan oleh Kementerian ESDM kepada pemerintahan.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa sektor migas adalah sektor paling penting dalam perekonomian Indonesia sehingga sangat mendukung pembentukan tim reformasi.

"Saya sangat berkepentingan, di bawah kementerian BUMN ada Pertamina yang sangat tergantung ke depannya pada pengelolaannya, bagaimana aturan main yang transparan sehingga Pertamina dapat bergerak secara transparan dan profesional," katanya.

Sementara Faisal Basri mengharapkan, dengan tim ini, mereka dapat bekerja dan menghasilkan rekomendasi yang baik untuk pemerintah agar sumber daya alam ini dikelola dengan baik untuk kemakmuran rayat.

"Saya akan bekerja keras dengan tim ini sesuai yang diamanahkan," ucapnya.