Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PHK Karyawan Citibank Berlanjut ke Pengadilan

Kompas.com - 17/11/2014, 13:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pemecatan empat karyawan PT Citibank Indonesia berlanjut di pengadilan. Kini, Citibank menggugat empat mantan karyawannya ke pengadilan hubungan industrial (PHI). Gugatan itu telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Oktober 2014 lalu.

Kuasa hukum Citibank Indonesia, Tyas W Nugrohoyekti, bilang, para tergugat ialah Denny Elvando selaku sales group leader (tergugat I), Julianto Samudi selaku sales group leader (tergugat II), Normalia, sales group leader (tergugat III), dan Franky Bima Sakti Tambunan selaku sales team leader (tergugat IV).

"Gugatan terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada keempat tergugat," kata Tyas, Sabtu (15/11/2014).

Menurut Tyas, Citibank meminta agar PHI menguatkan kebijakan PHK tersebut serta menyatakan bahwa seluruh tergugat terbukti melanggar aturan perusahaan.

Dalam berkas gugatan yang diterima Kontan,  pekan lalu, Citibank berdalih menemukan pelanggaran disiplin para tergugat terkait program Ready Credit 2 Hours (RC2HR) atau program pengajuan kartu kredit tanpa agunan (KTA), Juli 2013. Saat itu, tergugat bertugas sebagai booth commander (BC).

Para tergugat telah membubuhkan tandatangan dan stempel pada formulir aplikasi kosong untuk nasabah yang ingin mengajukan Ready Credit. Padahal, pada aturan Citibank, sales supervisor harus memeriksa 100 persen kelengkapan permohonan tersebut.

Selain itu, tergugat meninggalkan booth atau stan RC2HR di beberapa gedung perkantoran tanpa ada petugas pengganti. Jadi, tindakan itu dinilai pembohongan karena seolah-olah tergugat telah melakukan pekerjaan sesuai prosedur.

Tapi kuasa hukum empat tergugat, Jhonry Gultom, bilang, Citibank melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak pernah memberi peringatan lisan dan tertulis sebelumnya.

"PHK cacat hukum. Sebab, prosedur pembinaan tidak ada, sebelum keluar anjuran tim mediator Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta," kata Jhonry.

Selain itu,  kliennya justru minta dipekerjakan lagi karena mereka melaporkan pelanggaran. (Adinda Ade Mustami)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com