Harga BBM Naik, Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Pasokan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, pemerintah harus tetap mampu menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pangan masyarakat setelah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Konkretnya adalah untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok harus ada stabilitas pasokan, tapi yang paling menentukan juga distribusinya," ujar Enny di Jakarta, Selasa (18/11/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut Direktur INDEF itu, dengan tetap lancarnya distribusi bahan pangan, kemungkinan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM untuk keuntungannya sendiri dapat diminimalisir.

Enny menuturkan, kenaikan harga BBM tentunya akan mengakibatkan tambahan biaya hidup masyarakat. Ia mengharapkan pemerintah dapat benar-benar mengantisipasi hal tersebut.

"Pemerintah jangan berhenti di tiga kartu (KKS, Kartu Pintar, Kartu Sehat) karena ini hanya menopang di kesehatan, pendidikan, dan sedikit bantalan. Padahal, ada tambahan biaya hidup yang ditimbulkan karena naiknya harga bahan pokok. Jadi harus diantisipasi betul dan pemerintah masuk ke sana," kata Enny.

Berdasarkan historikal, lanjut Enny, kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM rata-rata minimal sekitar 20-30 persen. Presiden Joko Widodo mengumumkan, mulai 18 November 2014 pukul 00.00 WIB, harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Enny mencontohkan, harga cabe yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi. Ketika harga cabe di pasaran naik, bahan pangan di sekeliling cabe juga ikut naik. Oleh karena itu, Enny menilai pemerintah harus mempunyai instrumen untuk pengendalian harga.

"Secara konsep memang agak susah karena pemerintah ini instrumen pengendalinya hanya beras, selain beras kan semuanya mekanisme pasar. Tetapi sebenarnya kan yg menjadi persoalan kan karena tata niaga kita ini cenderung monopoli, jadi sebetulnya persoalannya di pedagang besarnya, kalau di pedagang pasar itu hanya penerima harga, ia tidak bisa membuat harga," ujar Enny.

Menurut Enny, pemerintah sebenarnya bisa mengajak dialog kepada pedagang besar tersebut agar mereka tidak mempunyai ekspektasi inflasi yang berlebihan sehingga kemudian berdampak kepada pembentukan harga yang lebih rasional.