Dianggap Kurang Pengalaman, Ketua Komisi VII DPR Ragukan Amien Sunaryadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR RI mempertanyakan penunjukan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Amien Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Kardaya meragukan pengalaman Amien untuk menduduki posisi tersebut.

"Saya tidak bisa mengomentari orang per orang. Tapi pengalaman saya, untuk menjadi Kepala SKK Migas diperlukan tiga prasyarat," kata Kardaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Pertama, kata Kardaya, kepala SKK Migas profesional di bidangnya, yakni dalam kegiatan hulu migas. Kedua, kata dia, Kepala SKK Migas juga harus mempunyai integritas tinggi. Ketiga, lanjut dia, Kepala SKK Migas juga harus mengerti tentang iklim investasi Migas.

"Karena SKK migas itu tidak ngebor sendiri, dia hanya mengawasi dan terkait dengan investor. Kalau dia tidak tahu bagian memperlakukan investor, bisa-bisa investornya tidak ada," ujar dia.

Untuk syarat pertama, yakni profesional di bidangnya, menurut Kardaya, Kepala SKK Migas setidaknya harus mempunyai pengalaman bekerja di bidang usaha hulu migas minimal sepuluh tahun. "Nanti dari syarat tiga itu kita tes. Kalau tidak memenuhi ketiga itu, maka sulit menerimanya," ucap Kardaya.

Presiden menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas menggantikan Johannes Widjonarko yang bertindak sebagai pelaksana tugas Kepala SKK Migas. Menteri ESDM Sudirman Said mengaku telah menerima Keputusan Presiden nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014. Keppres ini memberhentikan Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas, terhitung mulai 22 April 2014. Dengan demikian, Rudi sudah berhenti permanen. Selain itu, Keppres itu juga memberhentikan Johannes Widjonarko sebagai pelaksana tugas Kepala SKK Migas.

Berikut adalah perjalanan karir Amien:

- Manajer (part timer ) Husni, Mucharam and Rasidi Public Accountant (1995-1996)
- Program Director Lembaga Pengkajian Good Government (LPGG) (1999-2004)
- Manajer PT Pricewaterhouse Coopers, Unit Dispute Analysis and Investigations (2000-2003)
- Senior Manager PT Pricewaterhousecooper FAS (2003-2003)
- Kepala Sub Direktorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1982-2000)
- Komisioner KPK (2003-2007)