Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM Ditambah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, penambahan anggaran kompensasi kenaikan BBM akan diajukan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. "Pemerintah akan mengajukan RAPBN-P ke DPR paling cepat bulan Januari 2015," kata Andrinof, Rabu kemarin (19/11/2014).

Kata Andrinof, anggaran kompensasi yang bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 5 triliun di APBN 2015 dinilai belum memadai. Sebab, anggaran tersebut hanya cukup untuk memberikan kompensasi selama tiga bulan. Padahal, pemerintah akan mengucurkan dana kompensasi kenaikan BBM selama enam bulan atau hingga Juni 2015.

Kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa hal. Pertama, efek kenaikan BBM bersubsidi masih akan dirasakan masyarakat kurang mampu sampai pertengahan tahun 2015 nanti. Kedua, kebutuhan hidup masyarakat kurang mampu meningkat menjelang tahun ajaran baru 2015.

Perluasan sasaran

Dana kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp 8,14 triliun akan digunakan, antara lain, pertama, untuk memperluas sasaran bantuan Program Keluarga Harapan dari 3 juta rumah tangga menjadi 4 juta rumah tangga. Tambahan penerima ini menyebabkan anggaran bertambah sebesar Rp 1,7 triliun. Rencananya, setiap rumah tangga penerima akan menerima bantuan sebesar Rp 150.000 per bulan selama enam bulan.

Kedua, untuk program infrastruktur pedesaan sebesar Rp 4 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun jalan desa di 8.825 desa. Setiap desa akan menerima Rp 400 juta. Bujet ini diyakini bisa menyerap tenaga kerja 325.000 orang.

Ketiga, untuk program ekonomi produktif dan pendukungnya sebesar Rp 1,6 triliun. Sisanya untuk berbagai kegiatan produktif yang melibatkan petani dan nelayan (lihat tabel). "Rincian ini masih akan disempurnakan lagi," kata Andrinof.

Yang jelas, tambahan anggaran ini diambil dari dana penghematan subsidi BBM tahun depan Rp 100 triliun.

Ekonom Bank Tabungan Negara A. Prasetiantoko menilai program kompensasi ini di atas kertas bisa mengurangi gejolak sosial dan menambah daya beli. "Jika pemerintah menargetkan dampak inflasi akan selesai tiga bulan, itu realistis," ujar Prasetiantoko. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika)

baca juga: Ketimbang Naikkan Harga BBM, Jokowi Diminta Genjot Penerimaan Pajak