Presiden Minta Rasio Penggunaan Listrik 100 Persen, PLN dan ESDM Minta Ampun

“Di Nawacita, Presiden Jokowi pengin 2019 menjadi 100 persen. Tapi di sini (usulan Bappenas) terlihat 96,6 persen. Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, kalau untuk 100 persen, PLN dan ESDM sudah mengatakan ampun-ampunlah. Karena di Indonesia itu memang ada suku Banten yang tidak mau ada listrik,” ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Supriadi Priatna, pada akhir pekan ini.

Tak hanya Banten, Dedy mengatakan, beberapa kabupaten juga tidak mau dialiri listrik.

Dedy mengatakan, kondisi ratio elektrifikasi pada 2014 ini baru mencapai 81,5 persen. Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, pemerintah juga merencanakan peningkatan konsumsi listrik.

Saat ini, konsumsi listrik per kapita Indonesia sebesar 843 kilowatthour (kWh). Konsumsi listrik per kapita akan ditingkatkan menjadi 1.200 kWh pada 2019.

“Ini menggambarkan kita di 2025 akan menjadi negara berpenghasilan menengah,” sebut Dedy.

Asal tahu saja, konsumsi listrik per kapita Indonesia tergolong rendah. Sebagai perbandingan, konsumsi listrik per kapita Vietnam saat ini sebesar 1.000 kWh. Sedangkan Thailand sebesar 2.200 kWh, Malaysia sebesar 4.200 kWh, Jepang sebesar 7.800 kWh, dan Amerika Serikat mencapai 13.200 kWh.

Untuk mencapai ratio elektrifikasi 96,6 persen pada 2019, diperkirakan dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik 7.000 megawatt (MW) per tahun, atau 35.000MW selama lima tahun. Berdasarkan rencana pembangunan nasional, PT PLN akan membangun 15.100MW, berikut transmisi 41.000 kms, gardu induk 82.000 MVA, serta distribusi 221.000 kms. Sedangkan swasta akan membangun 19.900MW, berikut transmisi 360.000 kms.

Dari 2015 sampai 2019, kebutuhan dana untuk sektor ketenagalistrikan diperkirakan mencapai Rp 980 triliun. Direncanakan, pendanaan bersumber APBN sebesar Rp 100 triliun, BUMN Rp 445 triliun, dan swasta Rp 435 triliun. Kemampuan PT PLN selama 5 tahun itu hanya sekitar Rp 250 triliun. Sehingga, memerlukan Penyertaan Modal Negara.