Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsorsium China Railway Tersandera e-KTP, Proyek Kereta Kalteng Terancam

Kompas.com - 26/11/2014, 08:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ironis! Hanya dalam hitungan jam, pemerintah harus berpikir ulang untuk melanjutkan mega proyek kereta api di Kalimantan Tengah (Kalteng). Kendati sudah menentukan pemenang tender proyek senilai Rp 50 triliun itu, pemerintah pasang kuda-kuda untuk menggelar tender ulang proyek tersebut.

Pangkal persoalannya muncul dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin (25/11/2014), KPK memeriksa Muljadi Senjaya, Direktur PT Mega Guna Ganda Semesta terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) 2011-2012.

Menurut Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Muljadi diperiksa sebagai saksi tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemdagri, Sugiharto. Hingga berita ini ditayangkan, Kontan gagal menghubungi Muljadi. Apa hubungannya korupsi e-KTP dengan mega proyek kereta api di Kalteng?

Rupanya, Mega Guna adalah anggota konsorsium pemenang tender megaproyek KA Kalteng. Selain Mega Guna, konsorsium mega proyek ini beranggotakan China Railway Group Ltd dari China, serta PT Royal Energi. China Railway yang memimpin konsorsium pembangunan jalur KA sepanjang 480 kilometer itu. Sejauh ini, KPK masih berfokus mengungkap kaitan Mega Guna dan Muljadi di kasus korupsi e-KTP.

"Kami belum menelusuri rekam jejak saksi dan perusahaannya. Fokus kami kasus e-KTP, bukan kasus lain," tandas Priharsa kepada Kontan, kemarin malam.

Nah, Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, menyatakan, kasus korupsi e-KTP ini bisa mengubah keputusan pemerintah. "Kalau terlibat kasus korupsi, pemenang tendernya akan ditinjau," kata Bastary seperti dikutip Kontan.

Dia menyatakan, konsorsium China Railways memenangkan tender proyek ini pada April 2014. Tapi, mereka belum bisa meneken kontrak karena pemerintahan SBY belum merilis surat jaminan. Belum lagi keluar, eh, kini proyek itu malah tersandera oleh kasus korupsi e-KTP.

Padahal, kemarin, Dedy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, bilang, fungsi angkut kereta api rute Puruk Cahu- Batanjuang-Bangkuang, Kalteng itu diperluas, dari angkutan batubara menjadi juga angkutan penumpang. "Sudah kami putuskan fungsinya," kata dia. (Agus Triyono, Fahriyadi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com