Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uang Muka Pembiayaan Syariah Bakal Turun

Kompas.com - 27/11/2014, 11:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis pembiayaan syariah yang turun belakangan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan tambahan. Lewat surat edaran (SE), OJK berniat kembali menurunkan uang muka alias down payment (DP) pembiayaan syariah.

Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK Mochammad Muchlasin bilang, OJK menyiapkan aturan uang muka khusus bagi pembiayaan syariah dalam bentuk surat edaran. Surat edaran tersebut merupakan turunan dari Peraturan OJK alias POJK tentang kegiatan operasional perusahaan pembiayaan.

POJK itu membutuhkan waktu sosialisasi sampai akhir tahun ini. Setelah itu, penerbitan SE soal uang muka bisa disebar. "Jadi paling lama, Maret tahun depan sudah bisa disebarkan," katanya.

Muchlasin mengatakan, industri pembiayaan syariah memang harus memiliki perlakuan khusus ketimbang asuransi konvensional. Pasalnya, secara operasional pun memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Diantaranya soal profil risiko. Muchlasin bilang, karena memakai prinsip bagi hasil, risiko dari pembiayaan syariah dibagi antara debitur dan kreditur. Sehingga penerapan uang muka pun tak mesti sebesar uang yang berlaku di kredit konvensional.

Dia masih belum bisa memprediksi selisih uang muka yang bakal diberlakukan bagi kredit syariah. Karena pembahasan masih dilakukan dengan pelaku usaha dan pihak lain. "Kami masih cari masukan berapa uang muka yang pas," ungkap dia.

Menurut rancangan POJK tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah dan penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, besaran uang muka pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah sama untuk setiap kategori kendaraan bermotor. Uang muka kendaraan bermotor roda dua atau tiga paling rendah 20 persen dari harga jual kendaraan.

Uang muka pembiayaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan produktif paling rendah 20 persen. Sedangkan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk tujuan non produktif paling rendah 25 persen dari harga jual kendaraan. Ketentuan besaran uang muka ini bisa ditinjau kembali dan perubahannya diatur dengan surat edaran OJK.

Batas ideal

Di tahun 2012, bisnis pembiayaan syariah menjadi primadona dengan beralihnya konsumen pembiayaan konvensional lantaran aturan kenaikan uang muka. Namun setelah uang muka syariah ikut naik, konsumen pun kembali berbondong-bondong memilih kredit konvensional.

Menurut Jerry Fandy, Head of Treasury and Finance Division PT Federal International Finance (FIF), idealnya uang muka pembiayaan syariah untuk kendaraan roda dua di kisaran 15 persen hingga 20 persen. "Ya, kalau di kisaran itu, lebih oke," tandasnya.

Asosiasi pun menyambut baik jika uang muka pembiayaan syariah diubah. "Perusahaan pembiayaan akan senang menerimanya karena bisa memperbesar portofolio pembiayaan syariah," ujar Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). (Maggie Quesada Sukiwan, Tendi Mahadi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com