Ini Usulan Menteri Era SBY untuk Mengentaskan Masyarakat Miskin

Menurut Armida, pembangunan proyek-proyek yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dari anggaran pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan, tanpa melibatkan masyarakat itu sendiri dalam proses pembangunan.

"Jangan hanya pikir bangun proyek dari uang kompensasi BBM. Gampang kok kalau mau mempelajari, hanya butuh luangkan waktu sebentar. Kalau ini dilakukan, maka multiobjective bisa tercapai dengan baik," kata Armida dalam "Outlook Ekonomi Indonesia 2015", yang digelar Bank Indonesia pada Kamis (4/12/2014).

Armida menuturkan, jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6-8 persen selama lima tahun ke depan, ada tiga skenario yang bisa dilakukan. Namun, khusus untuk 40 persen masyarakat ekonomi lapisan bawah, ada dua hal utama yang bisa dilakukan selain perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Pertama, penyediaan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Kedua, meningkatkan produktivitas tidak hanya individu yang sebanyak 40 persen penduduk, namun juga unit-unit usaha mereka.

"Kemarin, yang seperti itu belum tergarap baik. Kalau usaha yang menengah-besar enggak usah terlalu diurusin, paling tinggal iklim usaha, debirokratisasi," lanjut Guru Besar Universitas Padjajaran itu.

Terkait dengan pelayanan dasar, pemerintah menargetkan infrastruktur dasar mencapai 100 persen pada 2019. Armida menerangkan, ada tiga mekanisme yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai hal tersebut.

Pertama, melakukan sinergi dengan pemerintah daerah. Kedua, lesson learn, contoh proyek yang berhasil adalah revitalisasi sekolah rusak. Kata Armida, ke depan pemerintah bisa mengaitkan kegiatan ini dengan dana desa. Terakhir, yaitu demand responsive initiative.

Bappenas pada masa Armida pernah melakukan mekanisme ini pada proyek SPAM. "Masyarakat terlibat itu lebih bagus dibanding hanya pembangunan fisik," tandas Armida.