Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didorong Bentuk Direktorat Hilir Batu Bara

Kompas.com - 05/12/2014, 21:20 WIB
Tabita Diela

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemangku kepentingan di sektor pertambangan menilai, pemerintah perlu membangun direktorat khusus yang fokus mengurus pemanfaatan batu bara di sektor ritel. Dengan cara ini, pemerintah memiliki alat negara yang khusus berkecimpung dalam mendorong hilirisasi.

Hal ini mengemuka di acara pertemuan stakeholder pertambangan di Gedung ESDM, Jumat (5/12/2014) "Kami mendorong pemerintah membuat Direktorat Hilir Batubara agar ada yang fokus mengurus pemanfaatan batu bara di sektor retail, rumah tangga dan industri kecil," ujar Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso, Jumat (05/12/2014).

Budi menambahkan, saat ini tidak ada yang mengurus batu bara di sektor ritel. Padahal, kebutuhan sektor tersebut tidak bisa begitu saja diserahkan ke pasar. "Yang ritel ini tidak ada yang ngopeni. Tidak bisa diserahkan ke pasar, karena pedagang hanya mengurus yang 500 ribu ton per tahun sampai satu juta ton per tahun. Padahal, ada industri yang hanya butuh 500 ton per tahun. Itu tidak terlayani karena dianggap kecil buat pedagang. Padahal, kalau diagregatkan itu angkabya besar sekali," kata Budi.

Menurut perhitungannya, kebutuhan industri kecil di Pulau Jawa bisa mencapai puluhan juta ton lantaran banyaknya industri di pesisir utara pulau tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan briket--nilai tambah batubara. "Perhitungan saya, 1 kg LPG yang di masyarakat harganya Rp 6.000, dengan briket harganya bisa cuma jadi Rp 3.000. Nah, pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi, tapi masyarakat dapat sumber bahan bakarnya murah. Nah, sektor ini harus digarap juga oleh pemerintah," ujarnya.

Kebutuhan di sektor industri kecil dan domestik rumah tangga, tutur Budi, bahkan mendesak. Budi mengatakan, masyarakat membutuhkan sumber yang bisa digarap dengan cepat dan terjangkau.

Tidak hanya terjangkau bagi rumah tangga, batu bara pun bisa menjadi sumber energi yang terjangkau bagi pemerintah. Dengan subsidi LPG sebesar Rp 4.000 per kilogram, maka untuk membiayai subsidi bagi 2,5 juta ton LPG, pemerintah perlu mengeluarkan Rp 10 triliun. Mengganti LPG dengan batu bara bisa mengurangi alokasi dana bagi subsidi.

"Kalau misalnya subsidi LPG tadi sekitar Rp 4.000 sampai Rp 6.000, kalau 2,5 juta ton konsumsi LPG diganti batu bara?" katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com