Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Moratorium, Menteri Susi Bakal Terapkan Kuota Perikanan Tangkap

Kompas.com - 07/12/2014, 14:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Guna menjaga kelestarian hayati, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota untuk perikanan tangkap. Kuota didasarkan pada potensi yang ada pada tiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Direktur Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Toni Ruchimat, mengatakan, eksploitasi perikanan tangkap di sebagian besar WPP di Indonesia tergolong over eksplotasi. Dari data yang dihimpun Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan) bersama Balitbang KKP, potensi perikanan yang berkelanjutan atau Maximum Sustainable Yield (MSY) dari 11 WPP sebanyak 6,512 juta ton per tahun.

"Dari potensi tersebut, jumlahikan yang boleh ditangkap sebanyak 80 persen, atau sekitar 4,8-5 juta ton," ucap Toni akhir pekan ini.

Namun, jika dibandingkan dengan produksi yang ditangkap, berdasarkan statistik yang dikumpulkan dari 816 pelabuhan perikanan pusat dan daerah, maka kondisi over-eksploitasi perikanan tangkap sudah terjadi sejak 2011. Dengan kata lain, lebih dari lima juta ton ikan dieksploitasi per tahunnya, atau lebih dari 20 juta ton hingga 2014.

"Nah, kondisi seperti itu merupakan sinyal bagi kita. Kalau diteruskan eksploitasinya, sama saja kita makan tabungan," imbuh Toni.

Menurut Toni, moratorium merupakan salah satu langkah yang diambil untuk menata ulang kegiatan perikanan tangkap di Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah melarang kegiartan alih muatan di tengah laut (transhipment). Sebab, sumber daya ikan akan makin kritis jika illegal and unreported fishing (IU fishing) masih terus-menerus terjadi.

"Nanti (di samping) pengaturan izin, mungkin ada open-close system, juga kita akan mengatur alokasi per WPP, kuota per WPP. Begitu nanti kuota melebihi, ada warning tidak boleh lagi tangkap. (Kalau sudah sesuai kuota) Berarti yang ditangkap (selebihnya) itu sudah ilegal. Ini ke depan yang dalam waktu dekat, kajian ataupun hitungan tentang kuota-kuota per WPP akan segera diselesaikan," jelas Toni.

Ditemui terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum merampungkan penghitungan kuota per WPP. Susi juga belum tahu kapan kebijakan kuota perikanan tangkap per WPP bisa diterapkan.

"Belum, belum. Masih moratorium," ucap Susi usai berbagi pengalaman di seminar Tanoto Entrepreneurship Series in Partnership with MM-UI, Jumat (5/12/2014).

53 Izin Dibekukan

Sejak pembekuan sementara atau moratorium izin kapal diberlakukan pada 3 November 2014 lalu, hingga saat ini, tercatat sudah ada 53 izin yang dibekukan. Rencananya, kegiatan moratorium akan berakhir pada 30 April 2015 mendatang.

"Minggu pertama moratorium itu ada 8 kapal, dan minggu kelima per 5 Desember ini ada 20 kapal. Total sampai minggu kelima ada 53 kapal," ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Gelwyn Jusuf, akhir pekan ini.

Gelwyn menjelaskan, rencananya Ditjen Perikanan Tangkap KKP akan mengevaluasi satu per satu perusahaan perikanan, baik dokumen maupun jumlah kapal yang beroperasi. Catatan KKP ada 1.132 kapal yang dibuat di luar negeri. Pihaknya juga akan mengevaluasi perusahaan yang tergolong sebagai purse seine group.

"Apa benar (tangkapannya) didaratkan (di pangkalan), kita lihat historical landing, neraca keuangan, kepatuhan perusahaan membayar pajak. Jadi banyak sekali, tidak hanya stop di dalam operasi," kata Gelwyn.

Selain itu, akan dilihat pula status perusahaan purse seine group, apakah milik pribadi asing yang diatasnamakan orang Indonesia, atau memang ada bill of sale-nya. Gelwyn menambahkan, apakah dalam purse seine group tersebut sudah tidak lagi mempekerjakan anak buah asing (ABK).

Dia menjelaskan, setelah evaluasi menyeluruh selama moratorium selesai, perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia akan dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi. Pertama, perusahaan yang memenuhi seluruh aturan, maka akan diberikan izin operasi kembali. Kedua, perusahaan yang masih harus melengkapi dokumen akan diberikan dispensasi waktu agar bisa kembali beroperasi. Ketiga, perusahaan yang sama sekali tidak pernah mendaratkan hasil tangkapannya di pangkalan meski memiliki izin legal, maka izin operasinya tidak bisa diperpanjang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup Sampai Hari Ini

Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup Sampai Hari Ini

Whats New
Turun, Inflasi April 2024 Capai 3 Persen

Turun, Inflasi April 2024 Capai 3 Persen

Whats New
Harga Tiket Kereta Api 'Go Show' Naik Mulai 1 Mei

Harga Tiket Kereta Api "Go Show" Naik Mulai 1 Mei

Whats New
SMGR Kantongi Laba Bersih Rp 471,8 Miliar pada Kuartal I-2024 di Tengah Kontraksi Permintaan Semen Domestik

SMGR Kantongi Laba Bersih Rp 471,8 Miliar pada Kuartal I-2024 di Tengah Kontraksi Permintaan Semen Domestik

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BRI

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BRI

Whats New
Kasbon Digital Dinilai Bisa Jadi Solusi agar Karyawan Terhindar dari Pinjol

Kasbon Digital Dinilai Bisa Jadi Solusi agar Karyawan Terhindar dari Pinjol

Whats New
Pendapatan Usaha Garuda Indonesia Tumbuh 18 Persen di Kuartal I-2024

Pendapatan Usaha Garuda Indonesia Tumbuh 18 Persen di Kuartal I-2024

Whats New
Kuartal I-2024, Emiten Sawit Sumber Tani Agung Resources Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 43,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Sawit Sumber Tani Agung Resources Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 43,8 Persen

Whats New
Pendaftaran CASN 2024, Instansi Diminta Segera Isi Rincian Formasi ASN

Pendaftaran CASN 2024, Instansi Diminta Segera Isi Rincian Formasi ASN

Whats New
Masuk Musim Panen, Bulog Serap 30.000 Ton Gabah Per Hari

Masuk Musim Panen, Bulog Serap 30.000 Ton Gabah Per Hari

Whats New
Pekerja Mau Sejahtera dan Naik Gaji, Tingkatkan Dulu Kompetensi...

Pekerja Mau Sejahtera dan Naik Gaji, Tingkatkan Dulu Kompetensi...

Whats New
Hindari Denda, Importir Harus Lapor Impor Barang Kiriman Hasil Perdagangan dengan Benar

Hindari Denda, Importir Harus Lapor Impor Barang Kiriman Hasil Perdagangan dengan Benar

Whats New
Pendaftaran Seleksi CASN Dibuka Mei 2024, Menpan-RB Minta Kementerian dan Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Pendaftaran Seleksi CASN Dibuka Mei 2024, Menpan-RB Minta Kementerian dan Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Whats New
IHSG Turun 0,84 Persen di Awal Sesi, Rupiah Bangkit

IHSG Turun 0,84 Persen di Awal Sesi, Rupiah Bangkit

Whats New
Harga Emas Terbaru 2 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 2 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com