Komitmen Perbaikan Tata Kelola Industri Hulu Migas

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berbenah untuk memenuhi harapan publik.

Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), SKK Migas berpartisipasi dalam Pameran Hari Anti Korupsi 2014 pada 9 -11 Desember 2014, di Yogyakarta. Materi yang dipresentasikan meliputi berbagai upaya perbaikan tata kelola dan pencegahan resiko korupsi di SKK Migas diantaranya, asesmen resiko korupsi proses bisnis dan fungsi (Fraud Risk Assessment), serta pembuatan program pencegahan korupsi; penyempurnaan pedoman etika; pembuatan pedoman Due Diligence Business Partner; dan pemutakhiran daftar risiko SKK Migas (Enterprise Risk Assessment SKK Migas) tahun 2014.

Tidak hanya itu, untuk menegakkan tata kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi, dan fairness, SKK Migas menggalakkan whistle blowing system (WBS). WBS menjadi sarana pengaduan dan pelaporan yang disediakan bagi siapa saja yang memiliki informasi perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan pekerja SKK Migas. Bagi kontraktor KKS, vendor, pihak terkait, dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran oleh pekerja SKK Migas dapat melaporkan melalui aplikasi ini.

Jenis dugaan pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti adalah, dugaan korupsi, pelanggaran pedoman etika dan gratifikasi, kecurangan, benturan kepentingan, pelecehan, dan penyebaran/pembocoran rahasia perusahaan. WBS SKK Migas dapat diakses melalui tujuh saluran, yakni online, email, SMS, telepon, fax, PO Box, dan drop box, info lengkap untuk menyampaikan laporan dapat diakses di http://www.skkmigas.go.id/wbs/membuat-laporan. Untuk menjamin prinsip kerahasiaan laporan pengaduan, SKK Migas telah menunjuk analis professional independen yang bertugas menampung informasi awal dan mengelola setiap laporan pengaduan yang masuk. Kemudian laporan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pedoman WBS.

Selain itu, SKK Migas telah melakukan integrasi proses bisnis internal dalam pengelolaan pengadaan dan manajemen aset, keuangan, serta sumber daya manusia dengan mengimplementasikan enterprise resource planning (ERP) yang merupakan Sistem Informasi Internal (SII) SKK Migas yang terintegrasi. Penerapan ini merupakan bentuk nyata untuk melakukan pembenahan administrasi dan meningkatkan transparasi pengelolaan internal SKK Migas sesuai dengan tata kelola organisasi yang baik. Integrasi sistem ini membuat kinerja institusi menjadi lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. “Upaya ini menunjukkan keseriusan SKK Migas dalam penegakkan good governance dan penerapan proses bisnis yang bersih dari KKN,” kata Kepala Humas, SKK Migas, Rudianto Rimbono di Jakarta, Senin (15/12).

Selain itu, kata dia, saat ini telah dan terus dikembangkan Sistem Operasi Terpadu (SOT) SKK Migas yang merupakan sistem terintegrasi operasional SKK Migas dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian yang mana SOT ini terintegrasi secara langsung dengan data-data lapangan di kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS), antara lain data produksi dan lifting, keuangan, perencanaan dan manajemen aset. Integrasi data-data ini diharapkan dapat semakin memudahkan pengambil keputusan serta meningkatkan transparansi pengelolaan kegiatan usaha hulu migas.

Selain itu, SKK Migas dan 71 Kontraktor KKS juga telah menerima apresiasi atas partisipasinya dalam mendukung Indonesia menjadi negara taat azas transparansi atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Compliant Country. Apresiasi tersebut diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian tersebut menilai bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama intensif berbagai lembaga negara, antara lain SKK Migas dan Kontraktor KKS untuk membuka angka produksi dan pembayaran kepada negara demi mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di sektor industri ekstraktif.***