Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Perlakuan Khusus Pemerintah untuk Ditjen Pajak

Kompas.com - 24/12/2014, 11:56 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berjanji akan memberikan perlakuan khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) guna mampu memenuhi target penerimaan pajak Rp 1.600 triliun tahun depan.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan bahwa perlakukan khusus tersebut berupa pemberian fleksibilitas kepada Ditjen Pajak. "Tahap awal kita masih fokus tetap memperkuat kelembagaan Dirjen Pajak. Kita sebut Dirjen Pajak plus. Di mana ada 4 fleksibilitas yaitu SDM (sumberdaya manusia), remunerasi, penganggaran, dan pembenahan organisasi," ujar Agus, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Lebih lanjut, kata dia, saat ini Kemenkeu sedang berfikir bagaimana caranya agar fleksibilitas Dirjen Pajak tersebut tidak menabrak peraturan yang ada. Misalnya dalam hal SDM, Agus menuturkan bahwa fleksibilitas SDM berkaitan mengenai perekrutan pengawasan di Ditjen Pajak. Diharapkan, dengan adanya fleksibilitas penerimaan pegawai tersebut maka kinerja direktorat bisa semakin baik.

Sementara itu, fleksibilitas anggaran bertujuan supaya akan lebih banyak lagi dana alokasi yang ditujukan untuk pembangunan kantor baru sebagai salah satu penunjang kinerja kinerja. Selain itu, Ditjen Pajak juga akan membentuk kerjasama dengan instansi penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu menindak para pelanggar pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com