Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Premium Tak Lagi Disubsidi, Ini Tanggapan Bos Pertamina

Kompas.com - 31/12/2014, 13:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto membenarkan ketika dikonfirmasi ada perbaikan dari sisi keuangan Pertamina, menyusul keputusan pemerintah mencabut subsidi premium.

Dwi menuturkan Pertamina memang harus berkembang. Biaya distribusi premium yang ditanggung pemerintah sebesar 2 persen diharapkan bisa menambah permodalan untuk melakukan investasi di fasilitas penyimpanan (storage), serta upgrading kilang.

Dwi mengatakan, ongkos distribusi premium berbeda-beda di luar Jawa. “Jadi oleh arena itu, internal Pertamina harus cross-subsidi antara hasil (penyaluran) di Jawa dan di luar Jawa,” kata Dwi, Rabu (31/12/2014).

Dwi memastikan, Pertamina tidak lagi menerima subsidi dari penyaluran premium. Sebagai gantinya, pemerintah menanggung 2 persen ongkos distribusi Pertamina.

Menteri Badan Usaha Milik Negar (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, dengan penugasan ini Pertamina memiliki tanggung jawab agar tidak ada kelangkaan premium di Indonesia. “Supaya efisien dan siapa menyediakan BBM di seluruh Indonesia,” ujar Rini.

Direktur Pengolahan Pertamina, Ahmad Bambang berharap, ongkos angkut 2 persen yang ditanggung Pemerintah cukup untuk mengurangi beban distribusi. Sebab, sepanjang tahun ini Pertamina mengalami kerugian distribusi solar sekitar lebih dari 140 juta dollar AS.

“Tapi kalau premium masih untung 150 juta dollar AS,” kata dia.

“In Sya Allah dengan mekanisme ini, tahun depan untung. Sebetulnya kan rugi, tapi kita usahakan bisa untung,” ucap Ahmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com