Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemiskinan di Tepi Industrialisasi

Kompas.com - 12/01/2015, 22:12 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Transformasi masyarakat Kabupaten Bekasi dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industrial tak selalu bertemu pada satu titik, kesejahteraan.

Nyatanya, dan bisa terlihat dengan sangat nyata, di tepi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, masih ada kemiskinan yang terselip. Ironisnya, alih-alih mampu dientaskan, kemiskinan itu justru kian melebar karena lahan-lahan sawah terganti dengan beton atau baja-baja industrial.

Sementara itu, kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar juga semakin tersisihkan lantaran magnet industri menyedot para pendatang.

Perlahan tapi pasti, sang "empunya" pun kian terpinggirkan. Coba tengok, beberapa desa disekitar kawasan Industri di Kabupaten Bekasi. Memprihatinkan, kata yang acap kali terlontar dari mulut Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam kunjungannya ke Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Minggu (11/1/2015) sore.

Kemiskinan, bangunan rumah banyak yang tak layak, sampai pencemaran lingkungan jadi porsi utama kunjungan itu. Di akhir kunjungannya, sang menteri mengatakan bahwa desa di tempat dia berasal bisa jadi lebih baik ketimbang desa yang berada diperkotaan seperti di Bekasi.

"Desa di perkotaan malah lebih buruk kondisinya dari pada desa yang berada di kampung," kata Marwan.

Selain Desa Tanjung Sari, Marwan juga berkeinginan mengunjungi desa yang tersohor karena kemiskinannya di Kabupaten Bekasi yaitu Desa Muara Gembong. Berdasarkan informasi yang ia dapat, kemiskinan di Muara Gembong terbilang sangat parah dari pada desa Tanjung Sari.

Sayangnya, keinginan sang menteri pupus lantaran sempitnya waktu kunjungan. Namun, ia berjanji akan meninjau langsung desa di pesisir Kabupaten Bekasi tersebut. Baginya, kemiskinan desa di Bekasi merupakan bagian dari realitas masyarakat Indonesia.

Meski tak mengatakan ada korelasi antara kemiskinan dengan industrialisasi, Marwan tetap menegaskan akan meminta 6.000 perusahaan yang ada di Kawasan Jababeka lebih peduli kepada masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, sampai 2014, setidaknya ada 450.000 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).


Ada sejumlah indikator yang membuat ratusan ribu warga tersebut masuk golongan PMKS.

Pertama, kepala keluarga berpenghasilan kurang dari Rp 600.000 per bulan. Kedua, Mereka tidak mendapat asupan protein selama seminggu. Indikator lainnya, ribuan masyarakat itu juga tidak mampu membeli pakaian satu stel selama setahun untuk anggota keluarganya. Mereka juga ditengarai tak memiliki tabungan atau harta tak bergerak yang dapat dijual. Sementara dari aspek pendidikan tidak taman sekolah dasar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com