Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKPM Upayakan Urai Masalah di Sektor Baja untuk Menekan Impor

Kompas.com - 14/01/2015, 00:16 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor industri baja nasional saat ini masih tertekan lantaran kebutuhan baja nasional masih tergantung dengan pasokan baja impor.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah akan berupaya mengurai tersumbatnya sektor baja nasional. Salah satu yang diupayakan yaitu mempermudah investor untuk mau menanamkan dananya di sektor baja.

"Langkah BKPM mengurai sumbatan investasi sektor baja diharapkan dapat menekan angka impor baja, karena banyak rencana investasi yang masih terhambat," ujar Franky dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Menurut Franky, BKPM akan melakukan pengecekan dan fasilitasi rencana investasi yang masuk dalam pipeline dan bersinergi dengan kalangan investor baja untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu yang menjadi perhatian dia yaitu isu kenaikan tarif dasar listrik yang sering dikeluhkan pengusaha.

Berdasarkan data Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2013, dari total kebutuhan baja 12,69 juta ton pada tahun 2013, 8,19 juta ton di antaranya berasal dari impor dengan nilai sebesar 14,9 Miliar dollar AS.

BKPM juga mencatat realisasi investasi sektor baja selama 2010-kuartal 3 2014 menyerap tenaga kerja 148.851 ribu orang. Sebanyak 58 persen di antaranya diserap oleh Penanaman Modal Asing (PMA).

Sementara dari sisi lokasi investasi, masih terpusat di Jawa sebanyak 96 persen proyek baik PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com