Sebelumnya Kementerian Pertanian mengaku kekurangan penyuluh sebesar 20.000 personel. “Ini sudah bergerak semua jangan ditanya lagi kenapa ada Babinsa, repot kita, kita bersatu ditanya, tidak bersatu ditanya,” kata Andi di kantornya, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Andi mengatakan, Babinsa akan membantu pekerjaan petani di lapangan, seperti melihat apakah irigasi sudah benar dan tepat waktu.
Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Rektor Insititut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto, bahwa program ini pernah ia laksanakan di IPB. “Saya kira itu keputusan yang baik, karena itu adalah resources yang ada di lapangan. Di daerah-daerah tersebar ada , dan waktu Jenderal Moeldoko masih menjabat Pangdam Siliwangi, beliau pernah ada program dengan IPB, mengumpulkan Babinsa seluruh Jabar dan Banten didampingi dengan petani camping di IPB untuk belajar pertanian,” kata Herry.
Sebelumnya, Ahli Pertanian IPB yang juga anggota tim transisi Jokowi, Dwi Andreas Santosa memprotes keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengerahkan 50.000 Babinsa sebagai penyuluh pertanian.
Ia beranggapan hal memberikan indikasi bahwa pemerintah masih menganggap petani sebagi obyek dan perlu diberikan pendampingan top-down. Menurut Andreas, jika persoalannya adalah kurangnya tenaga penyuluh, sebetulnya pokja pangan tim transisi sudah menyusun konsep untuk melibatkan petani pelopor, para dosen pertanian, serta peneliti.
Menanggapi kritik tersebut, Herry mengatakan, asal posisi dan tugas Babinsa sebagai tenaga penyuluh pertanian diperjelas maka yang dikhawatirkan Andreas tidak akan terjadi. “Ya harus dicari cara jangan sampai warning yang beliau khawatirkan terjadi. Kalau Babinsa ini posisinya mendominasi itu mungkin itu tidak pas. Tapi kalau bisa ber sinergi saya pikir bisa,” jawab Herry.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.