Jokowi Minta Asumsi Makro di APBN-P Lebih Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta semua menterinya untuk menyusun anggaran dengan asumsi yang realistis. Hal itu diungkapkan Bambang seusai menghadiri rapat bersama Presiden membahas APBN Perubahan tahun 2015.

"Arahan Bapak Presiden tadi adalah tentunya terkait asumsi. Kami diminta cermati asumsi-asumsi yang lebih realistis," kata Bambang, di Istana Negara, Senin (19/1/2015).

Bambang menjelaskan, ada beberapa asumsi yang menjadi fokus perhatian Presiden Jokowi. Di antaranya adalah asumsi mengenai harga minyak internasional, asumsi mengenai nilai tukar rupiah, dan asumsi terkait lifting.

Untuk lifting dan harga minyak, kata Bambang, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan plafon harga minyak yang realistis. Ia khawatir jika asumsi harga minyak tinggi maka akan ada penerimaan yang tidak dapat direalisasikan dan dapat mengganggu program pemerintah.

"Terkait pertumbuhan, presiden ingin asumsi dibuat serealistis mungkin. Tidak terlalu optimis, dan tidak terlalu pesimis berlebihan," ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menuturkan bahwa Jokowi meminta seluruh kementerian untuk mengikuti proses pembahasan Rancangan APBN-P di DPR. Pembahasan telah dimulai dan ditargetkan selesai pada 12 Februari 2015.

"Kebetulan pagi tadi sudah mulai rapat dengan Banggar (DPR) yang tadi kita lihat adanya permintaan beberapa menteri menjelaskan apa saja program yang akan ditawarkan terkait dengan penambahan ruang fiskal," ucapnya.