Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Saham Freeport di Bawah Harga Pasar

Kompas.com - 26/01/2015, 10:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah menilai sudah menjadi prioritas jika PT Freeport Indonesia mendahulukan penawaran saham ke pemerintah sebelum ke pasar. Kalaupun pemerintah tidak bisa menyerap seluruh 10,64 persen saham yang dilepas, barulah Freeport bisa menawarkannya ke pasar.

Namun, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar optimistis pemerintah bisa mengambil alih seluruhnya, asal, harganya cocok.

Dia bilang, pemerintah juga sudah memiliki Peraturan Menteri terkait divestasi. “Saya melihat harusnya manakala itu ditawarkan ke pemerintah, maka tidak pakai market value. Harus berbeda (nilai penawarannya). Ini resource negara kok, kenapa mesti pakai harga pasar,” ucap Sukhyar, di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Sukhyar lebih lanjut mencontohkan yang terjadi pada divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.  Penawaran yang diberikan terlalu tinggi, sehingga pemerintah sulit untuk mengambil alih.

Di sisi lain, dia bilang, berdasarkan pengalaman Newmont, maka ketika melibatkan keuangan negara, proses pembelian saham harus mendapat persetujuan parlemen. “Ini masuk APBN, tapi ini nanti porsinya Kementerian Keuangan lah,” kata Sukhyar.

Dia menambahkan, jika harga yang ditawarkan Freeport rendah maka pemerintah bisa segera membeli saham Freeport. Sukhyar juga mengatakan, proses divestasi harus melibatkan Pemerintah Daerah Papua.

“Jadi, ada perbedaan pasti harga yang diterapkan manakala ditawarkan pada pemerintah dan swasta. Pasti prioritas pertama itu ke pemerintah dulu baru ke swasta,” kata Sukhyar.

baca juga: Pemerintah Akhirnya Perpanjang Lagi Izin Ekspor Freeport

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com