Harga BBM Jenis Solar Bisa Segera Turun

Menteri ESDM Sudirman Said dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Rabu (4/2/2015) mengatakan, harga jual solar dibentuk dengan menggunakan berbagai macam asumsi, dalam periode yang berbeda-beda. Sehingga wajar jika versi harga jual solar bisa bermacam-macam. "Tapi, kalau pakai Rp 6.000 bisa-bisa saja, asal dengan berbagai konsekuensi," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, harga jual solar setelah mendapatkan subsidi tetap Rp 1.000 per liter bisa menjadi Rp 6.200 per liter. Perhitungan tersebut didasarkan pada perhitungan MOPs rata-rata antara 25 Desember 2014 hingga 24 Januari 2015, yang setara Rp 5.013,81 per liter, dan dengan asumsi kurs Rp 12.507 per dollar AS.

Namun, lantaran Indonesia menggunakan produksi kilang domestik yang harganya lebih mahal 12,5 persen, maka harga pokok produksinya menjadi Rp 5.258,81 per liter. "Ditambah alpha Rp 1.000 per liter, PPN 10 persen, dan PBBKB 5 persen maka harga jualnya Rp 7.197,6, dan dibulatkan menjadi Rp 7.200 per liter. Dengan subsidi Rp 1.000 per liter, maka hitungan kami Rp 6.200 per liter. Tapi kami siap dengan apapun yang ditetapkan pemerintah," papar Dwi.

Sementara itu menurut perhitungan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Wiratmaja Puja, mengacu rata-rata MOPs 25 Desember 2014 hingga 24 Januari 2015, maka harga jual solar sebesar Rp 6.300 per liter.

Dikembalikan ke pemerintah

Setelah mendapat pemaparan dari Direktur Utama Pertamina dan Plt Dirjen Migas Kemnterian ESDM, Sudirman Said kembali menjelaskan kepada parlemen bahwa saat ini pun dengan harga jual solar Rp 6.400 per liter, Pertamina masih mendapatkan laba bersih.

"Tapi pemerintah tetap melanjutkan harga sekarang sampai pada waktunya ditinjau kembali," imbuh Sudirman.

Dalam rapat kerja, Selasa malam (3/2/2015), pemerintah dan parlemen telah bersepakat untuk me-review harga BBM tiap bulanan. Dengan berpegang pada kesepakatan tersebut, Sudirman menuturkan pemerintah masih dipandang kredibel oleh masyarakat.

"Sehingga kebijakan direspon positif oleh pasar. Kami mohon catatan, Komisi VII mendorong untuk meninjau kembali sesuai harga pasar, tapi teknis berikan ke pemerintah," ucap Sudirman.

Akhirnya, Komisi VII DPR-RI pun bersepakat untuk mengembalikan kewenangan penurunan harga solar kepada pemerintah. Mengenai kapan dan besarannya, pemerintah memegang hak penuh sesuai kesepakatan awal, ditinjau tiap bulan.