Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Optimistis Tambahan Dana Rp 20 Triliun Bisa Kurangi Angka Kemiskinan

Kompas.com - 10/02/2015, 18:41 WIB
Icha Rastika

Penulis


 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis pemerintah bisa mengurangi angka kemiskinan dengan tambahan dana Rp 20 triliun. Tambahan anggaran ini diajukan Kementerian Sosial dalam rancangan anggaran pendapatan belanja perubahan (RAPBN-P) 2015. "Kemiskinan bisa langsung dan tidak langsung. Ada langsung, seperti pembinaan masyarakat miskin lewat bantuan tunai, ada pemulihan ekonomi, kasih KUR, memberikan kredit UKM, memperbaiki jalan desa, produktifitas pertanian," kata Kalla di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan bahwa dana tambahan ini nantinya akan difokuskan untuk program penyidikan dan kesehatan sesuai dengan program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Pemerintah, kata Puan, secara bertahap akan memperbaiki masalah-masalah di bidang penyidikan maupun kesehatan. Pemerintah berharap warga negara Indonesia bisa menjadi manusia-manusia unggul yang sehat secara jasmani maupun rohani. "Dalam artian kalau kita kemudian tidak secara bertahap melakukan hal tersebut tentu saja ke depannya ini Indonesia tidak akan bisa bersaing di era globalisasi. Bagaimana caranya itu, tentu saja terkait dengan semua kementerian dan lembaga terkait. Jadi kami berharap dengan semua kelembagaan atau kementerian terkait bisa bersama-sama sinergikan program-program pemerintah untuk bisa membuat Indonesia lebih baik dari hari ini," tutur Puan.

Ia pun berharap Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan tambahan anggaran Rp 20 triliun yang diajukan Kementerian Sosial tersebut.

Sejauh ini, tambahan dana yang diajukan Kemensos masih dalam pembahasan di DPR. "Tentu saya semua menteri dan kelembagaan terkait sudah bahas hal tersebut. Insya Allah sebelum tanggal 19 sudah diketok dan semuanya program itu bisa berjalan secara bersinergi," ucap Puan.

Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran kurang lebih Rp 20 triliun sehingga total anggaran yang diajukan dalam RAPBN-P mencapai Rp 28,9 triliun. Dalam paparannya di hadapan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk mengurangi masalah sosial di masyarakat, terutama masalah kesenjangan hidup dan kemiskinan.

Salah satu program yang membutuhkan anggaran paling tinggi adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan alokasi anggaran Rp 14,6 triliun. Program ini juga menurut Khofifah akan didukung dengan program pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com