Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Tol Laut Efektif, Pemerintah Diminta Menyusun Neraca Komoditas

Kompas.com - 10/02/2015, 20:07 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Konsep tol laut Joko Widodo dinilai masih belum akan efektif, jika pemerintah tidak mempersiapkan neraca komoditas.

Dalam diskusi dengan Wakil Ketua DPD-RI, Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, selama ini impor lebih dipilih sebab mendatangkan barang-barang dari daerah lebih mahal ketimbang dari luar negeri.

"Kenapa kita lebih suka impor, sebab rasio biaya logistik nasional terhadap PDB masih tinggi," ucap Enny, Selasa (10/2/2015).

Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2015 menargetkan, biaya logistik diturunkan menjadi 23,6 persen dari PDB. Enny bilang, salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk itu adalah menyediakan neraca komoditas di tiap-tiap daerah.

Menurut dia, kalau masing-masing daerah mempunyai neraca komoditas, maka barang-barang menjadi mudah dipertukarkan. Apalagi ke depan, konektivitas dengan tol laut makin lancar. "Kalau neraca komoditas ini tidak ada bagaimana kita yakin tol laut ini akan efektif untuk menekan biaya dan menggerakkan ekonomi?" kata Enny.

Terkait dengan konektivitas, dia juga menyoroti soal waktu tunggu kapal (dwelling time) yang masih lama di pelabuhan-pelabuhan utama, seperti di Tanjung Priok. Dalam RKP 2015, dwelling time ditargerkan 5-6 hari.

"Di Priok ini, dwelling time karena problem infrastruktur atau ketidakpastian otoritas? Apakah kalau dibangun infrastruktur di sana bisa menyudahi masalah dwelling time?" ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Whats New
5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

Spend Smart
Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

Whats New
Ketidakpastian Global Percepat Adopsi 'Blockchain'

Ketidakpastian Global Percepat Adopsi "Blockchain"

Whats New
XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

Whats New
Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Whats New
Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Whats New
Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Whats New
Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim 'Revamping' Pabrik Tertua

Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim "Revamping" Pabrik Tertua

Whats New
Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Whats New
Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Whats New
Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Whats New
Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com