Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Pembelian Saham Newmont Dibatalkan, Ini Kata Menkeu

Kompas.com - 12/02/2015, 10:19 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah mengambil alih sebagian saham PT Newmont Nusa Tenggara melalui skema peleburan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) ditanggapi dingin oleh Komisi XI DPR RI. Bahkan, Komisi XI meminta pemerintah membatalkan rencana itu.

Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, rencana pengambilalihan saham Newmont melalui PIP sudah sesuai konsep. Menurut dia, PIP memang dikonsepkan untuk mencari celah masuk kedalam perusahaan yang menguntungkan.

"PIP itu kan sovereign wealth fund jadi harus investasi, misal kenapa Temasek punya saham di Danamon karena dia sovereign wealth fund," ujar Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Menurut Bambang, PIP memang sudah dirancang sejak awal sebagai kendaraan finansial negara sehingga harus masuk ke dalam perusahaan yang dinilai menjanjikan keuntungan. Dalam kasus PIP, dipilihlah Newmont.

Sementara terkait peleburan PIP dan SMI, Bambang mengatakan bahwa nantinya modal PIP akan pindah ke SMI. Meski begitu, SMI kata dia masih bisa investasi. "Kalau PIP berubah jadi SMI, seluruh modalnya akan pindah. Jadi nanti SMI boleh investasi tapi hanya di infrastruktur," kata dia.

Sementara itu, Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan membatalkan rencana tersebut. Pasalnya, penggunaan dana PIP itu tak disetujui oleh DPR.

"Teman-teman (Komisi XI) mengatakan dengan lantang aja pak pimpinan sampaikan aspirasi kita bahwa kita gak setuju itu beli Newmont, batalkan saja rencana pemerintah," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com