Pemerintah Perkuat KPPU sebagai Instrumen Pengawas Persaingan Usaha

"Ini adalah pertemuan pertama (dengan KPPU) agar pemerintah bisa lebih dekat, dan dari sekarang kita akan berkonsultasi untuk memperkuat KPPU," ucap di Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan, yang mengatakan pihaknya ingin persaingan dalam penguasaan lahan lebih teratur. "Kami ingin membangun sebuah keadilan harga tanah. Supaya tanah tidak menjadi komoditas yang tidak mampu dikontrol pemerintah. Kami sangat berharap peran KPPU efektif. Dia harus menjadi instrumen pemerintah yang kuat," jelas Ferry.

Dia menuturkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menandatangani Memorandum of Understanding untuk pengawasan penjualan dan penguasaan lahan. Pasalnya, Ferry menambahkan, pihaknya tidak bisa melakukan kewenangan tersebut.

"Kami dorong penguatannya, memulai dengan MoU karena kami berharap sebuah kehidupan yang sehat. Semua sektor ekonomi bukan untuk menyusahkan, tapi membangun keadilan dan kesejahteraan," kata dia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengatakan, dalam rapat tersebut pemeritnah membahas penguatan peran KPPU. "Bagaimana kelembagaan KPPU, dan bagaimana kebijakan persaingan usaha itu bisa masuk dalam kebijakan ekonomi nasional. Dan pada prinsipnya kami semua mendukung," ujar Srie.

Namun, Srie mengatakan, meski kewenangan KPPU bakal diperkuat, namun pemerintah tetap harus memperhatikan dua hal terkait persaingan usaha. Pertama, pemerintah perlu memperhatikan kepentingan nasional dalam rangkat industri nasional, serta peningkatan daya saingnya.

"Kedua adalah pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat agar masyarakat bisa menerima harga yang layak bagi konsumen dan ketersediaan pasokan yang cukup. Jadi dua itu tetap diperhatikan tanpa menafikan kebijakan persaingan usaha yang masuk dalam sistem kebijakan ekonomi nasional," pungkas Srie.