Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapal Besar Manipulasi Data, Kementerian KKP Gerah

Kompas.com - 14/02/2015, 11:58 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP) gusar bukan main. Pasalnya, kapal-kapal ikan yang berkapasitas diatas 30 Gros Ton (GT) malah menggunakan alat tanggap ikan jenis cantrang.

Padahal, berdasarkan Permen KP No 2 Tahun 2011, kapal diatas 30 GT tak boleh menggunakan cantrang karena akan merusak biota-biota di dasar laut.

Menurut Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, hal itulah yang membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama ini "gerah". Bahkan, gara-gara ingin menggunakan cantrang, pemilik kapal-kapal itu juga melakukan berbagai manipulasi data sehingga mendapat berbagai fasilitas yang seharusnya diperuntukan untuk nelayan kecil.

"Tadinya melanggar mau memenuhi cantrang, dan tidak bayar PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), malah dapat solar subsidi juga (seharusnya tidak dapat). Melanggar juga karena dia keluar dari wilayahnya, menabrak wilayah orang lain (melaut lebih dari 12 mil mengunakan cantrang). Jadi, dari satu pelanggaran, jadi melanggar aturan lainnya," ujar Syarif di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Sebenarnya kata dia, berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2011, pengunaan alat tangkap ikan jenis cantrang diperbolehkan asal memenuhi berbagai syarat ketentuan. Pertama, penggunaan cantrang dibolehkan untuk kapal dibawah 30 GT. Kedua, penggunaan cantrang hanya boleh dilakukan di bawah 12 mil laut wilayahnya.

Namun, kenyataan di lapangan, data kapal besar itu dimanipulasi dengan melakukan mark down alias pengurangan data kapasitas kapal. Alhasil, kapal yang memiliki kapasitas di atas 30 GT didata menjadi di bawah 30 GT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com