Layanan Keuangan Non Tunai Merambah TKI

"Nota kesepahaman ini bentuk dukungan kepada Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) termasuk kepada para tenaga kerja kita di luar negeri," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Nantinya, perluasan layanan keuangan non tunai tersebut akan mencakup beberapa layanan seperti pembayaran premi dan klaim asuransi, serta produk layanan keungan lainnya. Diharapkan dengan kesepakatan ini maka para tenaga kerja Indonesia bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Agus, layanan keuangan non tunai sangatlah penting karena memiliki manfaat yang besar. Pertama, penggunaan layanan non tunai pasti akan lebih aman dalam transaksinya keuangan. Kedua, para pengguna layanan ini juga pastinya akan lebih nyaman dan lebih praktis karena tak perlu membawa uang cash banyak untuk transaksi keuangan.

"Pastinya kecepatan transaksi keuangan bisa cepat dan yang penting akuntabilitas dan transparansi akan lebih tinggi serta akan meningkatkan efisiensi ekonomi anggaran negara," kata dia.

Sementara itu, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan,  Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan titik awal bagi koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara pembuat kebijakan dan pelaksana penempatan dan perlindungan TKI dengan pembuat kebijakan dibidang moneter dan pengawasan pembiayaan dan jasa keuangan di Indonesia.

"Perlindungan kepada TKI yang saat ini jumlahnya lebih dari 2,5 juta orang sangat menjadi perhatian Bapak Presiden. Dalam kesempatan kunjungan ke beberapa Negara tujuan penempatan TKI, beliau selalu menekankan pentingnya peningkatan keselamatan dan kesejahteraan TKI agar dapat kembali ke tanah air dan menggunakan uang hasil kerjanya secara produktif," kata Hanif.

Ia pun berharap, dengan semakin luasnya layanan keuangan non tunai tersebut maka para TKI bisa benar-benar merasakan manfaatnya.