Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Dorong NTT Bisa Tingkatkan Produksi Padi Jagung dan Sapi

Kompas.com - 18/02/2015, 12:00 WIB

KOMPAS.com - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menargetkan tahun 2015 Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat mengalami peningkatan produksi padi 20 persen. Hal ini disampaikan Mentan saat gerakan tanam padi bersama dengan sistem jajar legowo dengan didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, di desa Noelbaki, Kabupaten Kupang, beberapa waktu lalu.

Selain padi, Mentan menginginkan agar NTT dapat menjadi basis produksi sapi nasional berdampingan dengan Nusa Tenggara Barat (NTB), JawaTimur, Sulawesi Selatan dan Lampung. Oleh karena itu, Mentan memberikan bantuan inseminasi buatan berupa 50.000 semen beku dari total dua juta semen beku di Indonesia.

Semen beku tersebut diharapkan dapat disuntikkan kepada sapi-sapi betina sehingga dapat memproduksi sapi yang berkualitas.

Untuk NTT, Mentan juga akan mengoptimasi lahan, salah satunya untuk lahanjagung. Mentan memberikan bantuan bibit jagung untuk kebutuhan lahan seluas 60.000 hektare, dari yang saat ini diberikan hanya 6.500 hektare. "Lahan seluashingga 60.000 hektare itu akan menjadi perhatian serius pemerintah," ujar Mentan.

Selain bibit jagung, bantuan perbaikan infrastruktur seperti jaringan irigasi tersier, akan dilakukan secara bertahap. Mentan juga memastikan adanya bantuan alat mesin pertanian berupa hand tractor dan pompa air untuk keberlangsungan pertanian di NTT.

Usai menanam padi, Mentan berdialog dengan kelompok tani setempat. Dalam dialog tersebut, petani menyampaikan harapan sekaligus keluhan yang menginginkan agar pemerintah serius memberikan perhatian dalam upaya peningkatan produksi pangan.

Mentan langsung menanggapi keluhan tersebut dan meyakinkan para petani untuk tenang, karena saat ini pemerintah sedang berusaha untuk memberikan bantuan berupa benih dan alsintan serta perbaikan jaringan irigasi agar terdapat peningkatan produksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com