Pemerintah Didorong Beri Dukungan UMKM Industri ketimbang Perdagangan

"Di Indonesia itu, 80 persen UMKM perdagangan dan tidak menghasilkan nilai tambah. Kebanyakan barang impor. Tidak punya problem dia," kata Avi dalam diskusi bertajuk 'Mengawal Nawacita: Analisis Kritis terhadap APBNP 2015', di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Untuk itu, pemerintah ke depan perlu untuk memberikan dukungan bagi UMKM yang memberi nilai tambah atas barang yang diproduksinya. Mudahnya, UMKM jenis ini dikaitkan dengan ekonomi kreatif.

Saat ini, kata Avi, sudah ada skema pendanaan yang cukup baik seperti melalui Kredit Usaha Rakyat. Sayangnya 70 persen KUR masih tersalurkan ke sektor perdagangan, dan bukannya industri. Menurut Avi, hal itu disebabkan lantaran resiko kredit untuk industri lebih besar ketimbang kredit ke perdagangan.

Perbankan pun enggan memberikan kredit ke industri yang tidak masuk dalam pembinaan korporasi besar atau institusi pemerintah. "Makanya pemerintah bisa memberikan insentif ke Astra misalnya, karena dia sudah membina UMKM puluhan tahun. Karena tanpa ada pembinaan, bank pasti enggan," kata Avi.