Wakil Ketua Komisi IV: Kelangkaan Beras Seharusnya Bisa Diantisipasi Sejak Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan, potensi kelangkaan beras di masyarakat sebenarnya dapat diantisipasi. Sehingga, kenaikan harga beras yang kini tengah terjadi seharusnya dapat dihindari.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, pemerintah kurang sensitif terhadap isu yang menyangkut mengenai kebutuhan hajat hidup masyarakat seperti ini. Menurut dia, jika pemerintah sejak awal telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengucurkan cadangan beras guna menjaga stabilitas harga di pasaran, maka masyarakat tidak perlu terbebani dengan kenaikan harga ini.

"Pemerintah tidak punya sensitivitas bahwa ketika terjadi perubahan kebijakan harusnya lebih antisipatif dong," kata Viva di Kompleks Parlemen, Selasa (24/2/2015).

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, banyak hal yang menyebabkan suplai beras di masyarakat menurun. Salah satunya yakni akibat gagal panen petani lantaran kondisi cuaca yang buruk.

Viva menambahkan, pemerintah sejak awal telah mengetahui jika hasil panen petani tidak akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah justru tidak mengeluarkan kebijakan untuk menyalurkan beras bagi rakyat miskin (raskin) melalui Perum Bulog, melainkan menggantinya dengan bantuan langsung sementara masyarakat. Akibatnya, masyarakat setelah menerima bantuan itu langsung menyerbu pasar untuk membeli beras.

"Dalam kondisi sekarang pemerintah harus segera perintahkan Bulog melepas beras," ucapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya telah memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan beras bagi rakyat miskin (raskin) sebanyak 300.000 ton untuk bulan ini. Penyaluran raskin ini dilakukan untuk menambah pasokan beras di masyarakat sehingga diharapkan bisa menstabilkan harga beras yang mulai naik.

"Jadi, ada kekurangan pasokan di bawah. Karena itu, mulai besok, saya perintahkan, tadi kita putuskan Bulog keluarkan raskin bulan ini 300.000 ton karena memang hak rakyat yang belum dibagikan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (23/2/2015).