Mundurnya Masa Tanam Padi Picu Kenaikan Harga Beras

JAKARTA, KOMPAS.com – Mundurnya masa tanam belum terbukti meningkatkan produksi padi. Alih-alih produksi bertambah, kesempatan ini justru menjadi celah bagi sejumlah pedagang untuk menahan stok sehingga harga beras melambung.

Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, mengatakan, usaha tanam padi sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Ketika terjadi anomali, hal tersebut akan berpengaruh terhadap masa panen.

Menurut Khudori, pada kondisi normal, petani akan panen raya pada Februari-Maret. Hasilnya sebesar 65 persen dari produksi nasional. Pada Juni-September, masih ada panen dengan jumlh kecil. Paceklik terjadi pada Oktober-Januari.

"Tapi karena terjadi anomali, di mana hujan terlambat 1-1,5 bulan, akhirnya masa tanam dan panen mundur. Artinya, masa paceklik makin panjang 1-,15 bulan," kata Khudori dalam suatu diskusi di Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Khudori menilai pemerintah tidak mengantisipasi mundurnya masa tanam ini. Situasi makin sulit manakala pemerintah mengambil kebijakan menghentikan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) pada November-Desember.

Akibat kondisi tersebut, masyarakat yang sebelumnya menikmati raskin beralih memburu beras ke pasar. Jumlahnya tidak sedikit, yakni 700.000 ton atau sekitar hampir 30 persen dari kebutuhan beras nasional tiap bulan. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin yang tadinya tidak perlu mencari beras ke pasar, terpaksa membeli beras dari pasar.

Khudori yakin bahwa kondisi itu memicu eskalasi harga beras. Melihat ini semua, dia tidak menyalahkan jika pedagang mengambil kesempatan mengambil untung di saat masyarakat membutuhkan beras.

"Pedagang pasti tahu pemerintah punya stok berapa, yang ada di Bulog berapa. Ketika tergerus untuk operasi pasar (akibat ketiadaan raskin), (stok Bulog) itu kan semakin menipis. Kalau pedagang punya stok dan karena cadangan beras pemerintah itu sangat tipis, maka pasar itu sangat panas. Jadi pedagang menahan itu wajar karena memanfaatkan situasi. Memanfaatkan celah yang dibuka oleh pemerintah," kata dia.

Yang tidak dibenarkan, kata Khudori, pedagang besar yang menguasai pangsa pasar bersekongkol dan mengatur wilayah pemasaran dan mengatur harga. "Itu yang namanya kartel. Apakah sekarang terjadi kartel, pemerintah lah yang harus membuktikan itu," kata dia.

Khudori menyebutkan, pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang menyebut mundurnya masa tanam dapat meningkatkan produksi gabah, belum dapat dibuktikan secara empiris (baca: Masa Tanam Mundur, Menteri Amran Justru Senang).

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf menilai pembatalan penyaluran raskin belum tentu menyebabkan lonjakan permintaan beras di pasar. Namun, dia sepakat bahwa masa tanam yang mundur memunculkan celah kekosongan stok untuk sementara waktu.